GRESIK – Kisruh pengambilalihan parkir di kawasan pasar kota oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Gresik mendapat perhatian dari DPRD Gresik. Kemarin, Komisi III memanggil Dishub dan juru parkir (jukir) untuk dilakukan audiensi. Hasilnya, dewan meminta Dishub agar mengevaluasi keberadaan asosiasi jukir.
Anggota Komisi III DPRD Gresik Abdullah Hamdi mengatakan pemanggilan dilakukan untuk menyelesaikan polemik antara jukir kawasan pasar dan Dishub. Pasalnya, terjadi kekisruhan lantaran jukir menunggak pembayaran. “Kami panggil untuk dilakukan audiensi,” ujarnya.
Baca juga : Gelar Tasyakuran, Juru Parkir Resmikan Ikatan Parkir Gresik
Dalam pertemuan ini, dewan menilai permasalahan muncul lantaran minimnya sosialisasi antara Dinas Perhubungan. Sehingga menimbulkan miss komunikasi antara pihak pengelola parkir. “Seharusnya komunikasi lebih intens, mengingat target pendapatan parkir dinaikkan sebanyak Rp 9 miliar pada 2022 untuk pendapatan asli daerah (PAD),” ungkap dia.
GRESIK – Kisruh pengambilalihan parkir di kawasan pasar kota oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Gresik mendapat perhatian dari DPRD Gresik. Kemarin, Komisi III memanggil Dishub dan juru parkir (jukir) untuk dilakukan audiensi. Hasilnya, dewan meminta Dishub agar mengevaluasi keberadaan asosiasi jukir.
Anggota Komisi III DPRD Gresik Abdullah Hamdi mengatakan pemanggilan dilakukan untuk menyelesaikan polemik antara jukir kawasan pasar dan Dishub. Pasalnya, terjadi kekisruhan lantaran jukir menunggak pembayaran. “Kami panggil untuk dilakukan audiensi,” ujarnya.
Baca juga : Gelar Tasyakuran, Juru Parkir Resmikan Ikatan Parkir Gresik
Dalam pertemuan ini, dewan menilai permasalahan muncul lantaran minimnya sosialisasi antara Dinas Perhubungan. Sehingga menimbulkan miss komunikasi antara pihak pengelola parkir. “Seharusnya komunikasi lebih intens, mengingat target pendapatan parkir dinaikkan sebanyak Rp 9 miliar pada 2022 untuk pendapatan asli daerah (PAD),” ungkap dia.
