GRESIK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik terus melakukan evaluasi kinerja pemerintah daerah. Pada evaluasi kinerja semester pertama, dewan menyoroti jebloknya belanja daerah. Bagaimana tidak, selama enam bulan ini belanja yang berhasil direalisasikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih di bawah 30 persen.
Ketua DPRD Gresik Abdul Qodir mengatakan pada evaluasi semester pertama ini pihaknya menyoroti rendahnya belanja daerah. Hal itu merata di semua OPD. “Kami minta ini segera dilakukan perbaikan. Jangan sampai pada akhir tahun banyak anggaran yang tidak terserap,” ujarnya.
Pihaknya merekomendasikan adanya percepat belanja yg menjadi atensi publik. Harus ada inovasi kongkrit dengan percepatan dan penyederhanaan birokrasi. “Agar program bisa lebih cepat dilaksanakan,” kata dia.
Selain itu, pihaknya meminta OPD agar bisa memahami Perbup 49 terkait penjabaran dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sehingga petugas teknis lebih mudah melaksanakan programnya. “Belanja kalau tidak direalisasikan sangat merugikan masyarakat. Makanya kami minta agar ini segera dievaluasi,” imbuhnya.
Sementara itu, terkait pendapatan secara umum cukup bagus. Karena melebihi dari target yg ditetapkan di triwulan ke-2. Meskipun ada beberapa sektor yang masih harus diperbaiki.
“Misalnya sektor pajak dan retribusi daerah masih harus diperbaiki pola kerjanya. Di antaranya parkir tepi jalan, pajak galian C, pajak lestoran, PPJ non PLN dan retribusi lainnya,” pungkasnya. (rof/han)
GRESIK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik terus melakukan evaluasi kinerja pemerintah daerah. Pada evaluasi kinerja semester pertama, dewan menyoroti jebloknya belanja daerah. Bagaimana tidak, selama enam bulan ini belanja yang berhasil direalisasikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih di bawah 30 persen.
Ketua DPRD Gresik Abdul Qodir mengatakan pada evaluasi semester pertama ini pihaknya menyoroti rendahnya belanja daerah. Hal itu merata di semua OPD. “Kami minta ini segera dilakukan perbaikan. Jangan sampai pada akhir tahun banyak anggaran yang tidak terserap,” ujarnya.
Pihaknya merekomendasikan adanya percepat belanja yg menjadi atensi publik. Harus ada inovasi kongkrit dengan percepatan dan penyederhanaan birokrasi. “Agar program bisa lebih cepat dilaksanakan,” kata dia.
Selain itu, pihaknya meminta OPD agar bisa memahami Perbup 49 terkait penjabaran dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sehingga petugas teknis lebih mudah melaksanakan programnya. “Belanja kalau tidak direalisasikan sangat merugikan masyarakat. Makanya kami minta agar ini segera dievaluasi,” imbuhnya.
Sementara itu, terkait pendapatan secara umum cukup bagus. Karena melebihi dari target yg ditetapkan di triwulan ke-2. Meskipun ada beberapa sektor yang masih harus diperbaiki.
“Misalnya sektor pajak dan retribusi daerah masih harus diperbaiki pola kerjanya. Di antaranya parkir tepi jalan, pajak galian C, pajak lestoran, PPJ non PLN dan retribusi lainnya,” pungkasnya. (rof/han)
