GRESIK-Komisi II DPRD Gresik mengkhawtirkan kacaunya belanja daerah akibat target pendapatan yang dipaksakan tinggi. Salah satunya, target parkir tepi jalan umum yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik sebesar Rp 9 miliar. Angka ini jauh dari perolehan pendapatan tahun 2021 yang hanya mencapai Rp 2,1 miliar
Ketua Komisi II DPRD Gresik Asroin Widyana mengatakan pihaknya tidak yakin target tersebut bisa terpenuhi. Pada 2021, target Rp 4 miliar saja hanya berhasil direalisasikan Rp 2,1 miliar. “Sekarang targetnya ditetapkan Rp 9 miliar,” ujarnya.
Terbukti hingga 5 bulan berjalan, Dinas Perhubungan (Dishub) Gresik hanya mampu memperoleh pendapatan Rp 500 juta. Dengan sisa waktu 7 bulan, apakah bisa mendapatkan Rp 8,5 miliar. “Iya, dari evaluasi triwulan pertama mereka hanya dapat Rp 450 juta sekian,” terangnya.
Namun, pihaknya terus memberikan support kepada pemerintah. Jika memang ini terwujud, maka kinerja pemerintah utamanya Dishub patut diacungi jempol. “Dengan target Rp 9 miliar, mungkin mereka sudah punya rencana. Kami akan mendukung jika memang bisa dilaksanakan dengan baik,” ungkapnya.
Hanya saja, lanjut dia, pihaknya mengingatkan kepada pemerintah agar target yang dibuat tetap mempertimbangkan hasil kajian. Jangan sampai pendapatan yang dibuat tinggi malah menjadi blunder. “Karena belanja itukan mengikuti pendapatan. Kalau pendapatannya tidak tercapai, maka nanti belanjanya juga jadi kacau,” kata dia.
Ditambahkan, pihaknya meminta pemerintag agar tidak terpaku pada pendapatan yang rutin diperoleh saja. Harus ada inovasi agar ada pendapatan baru. “OPD harus lebih inovatif lagi mencari potensi pendapatan. Jangan mengandalkan pendapatan rutin yang selama ini diperoleh. Harus mencari sumber baru agar APBD bisa meningkat,” imbuhnya. (rof/han)