GRESIK – Kalangan DPRD Gresik akhirnya menuntaskan pembahasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (P-APBD) Gresik 2021. Kemarin, dewan dan pemkab menyepakati APBD berada diangka Rp 3,59 triliun atau naik Rp 164 miliar dari sebelumnya. Sedangkan pendapatan hanya Rp 3,29 triliun. Sehingga ada defisit sekitar Rp 300 miliar.
Ketua DPRD Gresik Abdul Qodir membenarkan hal tersebut. Memang pada P-APBD 2021 ada defisit antara belanja dan pendapatan. Hal ini karena selama ini masih belum mengikuti pola penganggaran dengan sestem berimbang. Maka defisit ini pasti terjadi. “Iya, memang ada defisit,” ujarnya.
Meski begitu, nantinya defisit yang mencapai Rp 300 miliar tersebut akan ditutup dengan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun berjalan. “Dengan adanya silpa ini, maka nanti dipastikan neraca APBD menjadi imbang,” katanya.
Sementara itu, sesuai laporan dari Juru Bicara (Jubir) Badan Anggaran DPRD Gresik, M Zaifuddin, estimasi target pendapatan di P-APBD tahun 2021 sudah tidak dapat ditingkatkan lagi. Sesuai hasil kesepakatan maka dilakukan efisiensi belanja disetiap OPD dan penambahan belanja hanya diprioritaskan pada belanja yang bersifat perencanaan dan analisis potensi.
Komisi I misalnya. Terdapat efisiensi anggaran belanja senilai Rp 9 miliar yang berasal dari pengurangan kegiatan Waduk Sukodono dan pengurangan belanja modal Kali Lamong.
“Pengadaan kendaraan dinas pada Sekretariat DPRD sebesar Rp. 1,2 miliar dialihkan untuk kegiatan lain dan tersisa anggaran Rp. 252 juta,” kata politisi muda dari Partai Gerindra tersebut.
Selanjutnya, pembahasan Komisi II dimana hasilnya target pendapatan sebesar Rp 3,304 triliun. Sesuai hasil kesepakatan awal rapat Banggar DPRD dan Timang Pemkab Gresik. Juga ada usulan penambahan belanja sebesar Rp 156 miliar.
Dari Komisi III, hasil pembahasan ada efisiensi belanja OPD mitra sebesar Rp 5,1 miliar. Sedangkan usulan penambahan belanja sebesar Rp. 1,3 miliar, salah satunya dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebesar Rp. 1,023 miliar untuk perbaikan container sampah.
“Komisi IV secara umum tidak ada penambahan belanja di OPD karena sudah terakomodir. Termasuk usulan penambahan belanja dari Dinas Kesehatan sebesar Rp 3,142 miliar yang digunakan untuk Kartu Gresik Sehat. Sesuai dengan penjelasan dari timang bahwa anggaran tersebut menggunakan alokasi belanja tidak terduga (BTT),” imbuhnya. (rof)
