alexametrics
27 C
Gresik
Thursday, 19 May 2022

Proyek Underpass Wahidin Molor

GRESIK – Proyek underpass di Jalan Dr Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Kebomas Gresik belum mengantongi izin dari Kementrian Perhubungan (Kemenhub). Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) akan melakukan video conference dengan Kemenhub untuk membahas proyek tersebut.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Gresik, Gunawan Setijadi membenarkan jika izin untuk memotong jalan negara belum selesai izinnya. Demi mengantongi izin itu, DPUTR akan melakukan presentasi dengan Kemenhub secara virtua.  “Insya Allah paling lama dua minggu, mudah-mudahan lebih cepat tidak ada masalah dan langsung kami potong,” kata Gunawan. Kronologi awal pengerjaan proyek tersebut belum memiliki izin dari pemerintah pusat bermula dari kurang pahamnya PU. Kajian lalu lintas sebenarnya sudah diusulkan oleh pihak Muhammadiyah dan dipaparkan di Pemkab Gresik.

“Ternyata itu hanya kajian bukan disetujui oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN). Tapi informasinya itu sudah disampaikan di BBPJN. Akhirnya kami harus mengawali lagi, dengan BBPJN tidak ada masalah, secara konstruksi, secara perencanaan sudah ACC tidak ada masalah. Tapi dengan perhubungan pusat yang punya kuasa belum menerima data itu,” paparnya. Dengan molornya izin tersebut, pengerjaan proyok mundur dari 1 Juli hingga 4 Desember.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Gresik, Mujid Riduan menilai pembangunan underpass di Jalan Wahidin Sudirohusodo kurang tepat. “Terkesan dipaksakan, apalagi belum mengantongi izin pusat,” kritiknya. (fir/han)

GRESIK – Proyek underpass di Jalan Dr Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Kebomas Gresik belum mengantongi izin dari Kementrian Perhubungan (Kemenhub). Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) akan melakukan video conference dengan Kemenhub untuk membahas proyek tersebut.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Gresik, Gunawan Setijadi membenarkan jika izin untuk memotong jalan negara belum selesai izinnya. Demi mengantongi izin itu, DPUTR akan melakukan presentasi dengan Kemenhub secara virtua.  “Insya Allah paling lama dua minggu, mudah-mudahan lebih cepat tidak ada masalah dan langsung kami potong,” kata Gunawan. Kronologi awal pengerjaan proyek tersebut belum memiliki izin dari pemerintah pusat bermula dari kurang pahamnya PU. Kajian lalu lintas sebenarnya sudah diusulkan oleh pihak Muhammadiyah dan dipaparkan di Pemkab Gresik.

“Ternyata itu hanya kajian bukan disetujui oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN). Tapi informasinya itu sudah disampaikan di BBPJN. Akhirnya kami harus mengawali lagi, dengan BBPJN tidak ada masalah, secara konstruksi, secara perencanaan sudah ACC tidak ada masalah. Tapi dengan perhubungan pusat yang punya kuasa belum menerima data itu,” paparnya. Dengan molornya izin tersebut, pengerjaan proyok mundur dari 1 Juli hingga 4 Desember.

-

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Gresik, Mujid Riduan menilai pembangunan underpass di Jalan Wahidin Sudirohusodo kurang tepat. “Terkesan dipaksakan, apalagi belum mengantongi izin pusat,” kritiknya. (fir/han)

Most Read

Berita Terbaru

/