GRESIK — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik masih berusaha menyelesaikan pembayaran tunggakan proyek 2022 lalu. Salah satunya, dengan melakukan refocusing anggaran belanja tahun 2023. Saat ini, proses refocusing sudah hampir selesai.
Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Pemkab Gresik, Reza Pahlevi mengatakan proses refocusing masih berjalan. Dinas-dinas sudah mengirimkan rincian program 2023 yang akan direfocusing. “Sudah masuk,” ujarnya.
Kepada wartawan, pihaknya mengatakan saat ini yang paling urgen adalah pembayaran proyek 2022 dan pembayaran gaji PPPK. “Memang ini ada pergeseran anggaran untuk hal paling urgen pembayaran gaji PPPK dan kekurangan proyek 2022,” imbuhnya.
Hal senada disampaikanSekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Gresik Achmad Wasil. Pihaknya membenarkan adanya rencana refocusing.
“Iya memang kemarin kami minta ke OPD untuk mengirimkan program yang anggarannya bisa digeser. Ini bergahap OPD mengirimkan datanya,” ujarnya kepada wartawan.
Wasil menyebut, pergeseran pos anggaran di tahun 2023 ini selain untuk membayar kekurangan di tahun 2022 juga untuk membayar gaji PPPK sebesar Rp 51,6 miliar. “Yang lain dikebijakan selanjutnya,” imbuhnya.
Informasi yang dihimpun, pada APBD 2022 kemarin SILPA cukup kecil dan KASDA kosong. Hal itu pun sudah berhembus ke kalangan legislatif.
Tidak adanya anggaran ini membuat sejumlah pekerjaan konstruk di tahun 2022 belum terbayarkan. Jumlahnya mencapai Rp 13,4 miliar. Paket pekerjaan konstruksi yang belum terbayar itu berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) serta Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DCKPKP). (rof)
GRESIK — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik masih berusaha menyelesaikan pembayaran tunggakan proyek 2022 lalu. Salah satunya, dengan melakukan refocusing anggaran belanja tahun 2023. Saat ini, proses refocusing sudah hampir selesai.
Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Pemkab Gresik, Reza Pahlevi mengatakan proses refocusing masih berjalan. Dinas-dinas sudah mengirimkan rincian program 2023 yang akan direfocusing. “Sudah masuk,” ujarnya.
Kepada wartawan, pihaknya mengatakan saat ini yang paling urgen adalah pembayaran proyek 2022 dan pembayaran gaji PPPK. “Memang ini ada pergeseran anggaran untuk hal paling urgen pembayaran gaji PPPK dan kekurangan proyek 2022,” imbuhnya.
Hal senada disampaikanSekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Gresik Achmad Wasil. Pihaknya membenarkan adanya rencana refocusing.
“Iya memang kemarin kami minta ke OPD untuk mengirimkan program yang anggarannya bisa digeser. Ini bergahap OPD mengirimkan datanya,” ujarnya kepada wartawan.
Wasil menyebut, pergeseran pos anggaran di tahun 2023 ini selain untuk membayar kekurangan di tahun 2022 juga untuk membayar gaji PPPK sebesar Rp 51,6 miliar. “Yang lain dikebijakan selanjutnya,” imbuhnya.
Informasi yang dihimpun, pada APBD 2022 kemarin SILPA cukup kecil dan KASDA kosong. Hal itu pun sudah berhembus ke kalangan legislatif.
Tidak adanya anggaran ini membuat sejumlah pekerjaan konstruk di tahun 2022 belum terbayarkan. Jumlahnya mencapai Rp 13,4 miliar. Paket pekerjaan konstruksi yang belum terbayar itu berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) serta Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DCKPKP). (rof)
