GRESIK – Masalah jalan di Kabupaten Gresik tidak ada habisnya. Sebulan diperbaiki, beberapa waktu kemudian rusak karena banyaknya muatan. Menanggapi persolan tersebut, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani langsung gercep (gerak cepat). Bupati Yani mengumpulkan para Kepala Desa dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) melakukan mapping berapa ruas jalan yang saat ini prioritas untuk diperbaiki.
Dalam kegiatan yang dikemas lewat Focus Grup Discussion (FGD) itu, DPUTR menyebut jika saat ini ada 122 ruas jalan dengan total 512,16 kilometer berstatus jalan kabupaten yang 25 persen di antaranya mengalami kerusakan dengan kategori ringan maupun berat. Sedangkan ruas jalan poros desa dan jalan lingkungan tercatat ada 212 ruas dan 36 persen mengalami kerusakan dengan kategori ringan maupun berat.
“Tujuan dilakukan pertemuan ini guna melakukan sinkronisasi dengan pemerintah desa terkait kewenangan dan skema yang akan dijalankan. Kami tahu bahwa antara pemerintah daerah dan pemerintah desa memiliki kewenangan masing-masing. Sehingga perlu adanya sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa,” kata Bupati Yani.
Dijelaskan, dengan kerusakan jalan yang ada, DPUTR melakukan simulasi kebutuhan anggaran yang ditaksir membutuhkan dana sekitar Rp. 2 triliun. Dengan skema meliputi peningkatan kemantaban ruas jalan kabupaten, peningkatan akses dengan memperhatikan sektor ekonomi, pariwisata dan industri serta peningkatan konektivitas antar wilayah.
GRESIK – Masalah jalan di Kabupaten Gresik tidak ada habisnya. Sebulan diperbaiki, beberapa waktu kemudian rusak karena banyaknya muatan. Menanggapi persolan tersebut, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani langsung gercep (gerak cepat). Bupati Yani mengumpulkan para Kepala Desa dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) melakukan mapping berapa ruas jalan yang saat ini prioritas untuk diperbaiki.
Dalam kegiatan yang dikemas lewat Focus Grup Discussion (FGD) itu, DPUTR menyebut jika saat ini ada 122 ruas jalan dengan total 512,16 kilometer berstatus jalan kabupaten yang 25 persen di antaranya mengalami kerusakan dengan kategori ringan maupun berat. Sedangkan ruas jalan poros desa dan jalan lingkungan tercatat ada 212 ruas dan 36 persen mengalami kerusakan dengan kategori ringan maupun berat.
“Tujuan dilakukan pertemuan ini guna melakukan sinkronisasi dengan pemerintah desa terkait kewenangan dan skema yang akan dijalankan. Kami tahu bahwa antara pemerintah daerah dan pemerintah desa memiliki kewenangan masing-masing. Sehingga perlu adanya sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa,” kata Bupati Yani.
Dijelaskan, dengan kerusakan jalan yang ada, DPUTR melakukan simulasi kebutuhan anggaran yang ditaksir membutuhkan dana sekitar Rp. 2 triliun. Dengan skema meliputi peningkatan kemantaban ruas jalan kabupaten, peningkatan akses dengan memperhatikan sektor ekonomi, pariwisata dan industri serta peningkatan konektivitas antar wilayah.
