GRESIK – Komisi III DPRD Kabupaten Gresik mempertanyakan langkah antisipasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik terhadap kemungkinan kembali terjadinya banjir tahunan. Terutama wilayah Gresik Kota dan Gresik Utara.
Ketua Komisi III DPRD Gresik, Asroin Widiana mengatakan, warga di wilayah Gresik utara kini sedang dalam ancaman akibat meluapnya Sungai Bengawan Solo. “Di wilayah Kecamatan Dukun, setiap tahun menjadi langganan banjir. Padahal, ada waduk yang sangat luas disitu,” ujarnya.
Menurutnya, jika Pemkab Gresik tidak memiliki solusi untuk mengatasi banjir, maka akan terjadi saling lempar tanggungjawab kewenangan. “Masyarakat Gresik yang terdampak dengan banjir tersebut. Praktis, Pemkab Gresik yang harus proaktif untuk menyelamatkan warganya,” tuturnya.
Asroin mengungkapkan, seperti waduk di Desa Lowayu Kecamatan Dukun yang luasnya lebih dari 100 hektar itu. Memang, bukan tercatat sebagai aset Pemkab Gresik atau desa setempat. Namun, semestinya Pemkab Gresik proaktif ke pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR untuk meminta normalisasi waduk itu. Sebab, belum pernah ada pengerukan selama beberapa tahun. Sehingga, sendimen atau endapannya sangat tinggi.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi III, Abdullah Hamdi meminta Pemkab Gresik juga serius menangani banjir perkotaan jelang musim penghujan. Sebab, tahun-tahun sebelumnya, masalah banjir di wilayah kota selalu menjadi pekerjaan rumah yang belum teratasi.
“Jangan sampai saat musim penghujan, warga kebanjiran kemudian baru bekerja. Normalisasi saluran air, saya kira belum maksimal. Kalaupun sudah dibersihkan tapi belum menyeluruh,” kata Hamdi.
Dicontohkan pembersihan saluran air di Jalan Gubernur Suryo yang pengerjaan tersebut belum menyeluruh. Untuk itu, dia minta Dinas PUTR gerak cepat.
“Terutama dititik terakhir juga harus diperhatikan. Saluran ke laut tanpa terhenti di saluran yang saat ini belum maksimal,” tandasnya. (fir/rof)