GRESIK – Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KB P3A) Kabupaten Gresik mulai mengusulkan anggaran 2021 senilai Rp 6, 523 miliar. Anggaran itu lebih fokus pada Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)
Kepala KBPPPA Kabupaten Gresik, Dr. Adi Yumanto mengatakan, rencananya operasional balai penyuluh KB di Kecamatan sebesar 20,26 persen, operasional pelayanan KB sekitar 27,02 persen, operasional pergerakan kampung KB sampai 13,99 persen, operasional penanganan stunting sebesar 9,31 persen, operasional pembinaan program kepada kader pembantu keluarga berencana desa/kelurahan dan sub pembantu pembina keluarga berencana desa/kelurahan sebesar 26,19 persen dan dukungan manajemen sebesar 3,23 persen.
“Rencananya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan dikelola dan mengoptimalkan pada pengotimalan pelayanan KB,” jelasnya.
Kepala Bidang (Kabid) KB dan Pengendalian Penduduk, Ahmad Nasikh menjelaskan, pihaknya melakukan optimalisasi KB di masa pandemi covid-19 karena berisiko untuk ibu hamil. “Program kehamilan dan penundaan kehamilan di masa pandemi covid-19, ini akan jadi prioritas,” jelasnya.
Dijelaskannya, untuk usia subur mulai dari 15 tahun sampai 45 tahun diharuskan untuk program KB baik yang metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) maupun non MKJP. Untuk datanya, pemasang kontrasepsi sekitar 176.075 dengan 75,54 persen. Dari total itu, usia subur mencapai 233.085. “Kami berharap selama Covid-19 masyarakat Gresik ikut KB. Makanya, anggarannya kami optimalkan,” harapnya (jar/han)
GRESIK – Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KB P3A) Kabupaten Gresik mulai mengusulkan anggaran 2021 senilai Rp 6, 523 miliar. Anggaran itu lebih fokus pada Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)
Kepala KBPPPA Kabupaten Gresik, Dr. Adi Yumanto mengatakan, rencananya operasional balai penyuluh KB di Kecamatan sebesar 20,26 persen, operasional pelayanan KB sekitar 27,02 persen, operasional pergerakan kampung KB sampai 13,99 persen, operasional penanganan stunting sebesar 9,31 persen, operasional pembinaan program kepada kader pembantu keluarga berencana desa/kelurahan dan sub pembantu pembina keluarga berencana desa/kelurahan sebesar 26,19 persen dan dukungan manajemen sebesar 3,23 persen.
“Rencananya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan dikelola dan mengoptimalkan pada pengotimalan pelayanan KB,” jelasnya.
Kepala Bidang (Kabid) KB dan Pengendalian Penduduk, Ahmad Nasikh menjelaskan, pihaknya melakukan optimalisasi KB di masa pandemi covid-19 karena berisiko untuk ibu hamil. “Program kehamilan dan penundaan kehamilan di masa pandemi covid-19, ini akan jadi prioritas,” jelasnya.
Dijelaskannya, untuk usia subur mulai dari 15 tahun sampai 45 tahun diharuskan untuk program KB baik yang metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) maupun non MKJP. Untuk datanya, pemasang kontrasepsi sekitar 176.075 dengan 75,54 persen. Dari total itu, usia subur mencapai 233.085. “Kami berharap selama Covid-19 masyarakat Gresik ikut KB. Makanya, anggarannya kami optimalkan,” harapnya (jar/han)
