Gresik – Kegiatan work from home (WFH) yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Gresik kepada jajarannya sejak pandemi Covid mulai dievaluasi. Hasilnya, Bupati Gresik Sambari Halim Radianto akan meminta pemerintah provinsi (pemprov) mencabut ketentuan WFH.
Bupati dua periode ini blak-blakan mengaku tidak setuju dengan penerapan work from home (WFH) di lingkungan ASN. Penerapan WFH kerap dijadikan alasan bagi ASN yang tidak disiplin dalam melaksanakan tugasnya. Selain tidak produktif khususnya pelayanan publik, WFH membuat produktivitas ASN turun.
“Mereka yang tidak terkontrol saat WFH menerima gaji utuh, kemudian sakit batuk langsung diminta libur. Belum lagi ada WFH kami tidak mengontrol keberadaan mereka, melaksanakan tanggungjawabnya sebagai ASN atau justru beraktivitas lain,” keluh Sambari.
Diakui, mengontrol kinerja bawahannya di masa pandemi dengan penerapan WFH sulit. Dan kesempatan seperti ini sering disalahgunakan. Bupati menyontohkan banyak yang terlambat masuk kerja, kemudian ada yang membolos seperti saat dirinya menjemur 178 ASN yang terlambat masuk kerja, Senin (3/8) pagi.
“Saat WFH, kami kesulitan mengontrol kedisiplinan ASN. Contohnya, itu Senin, saya menemukan 178 orang ASN terlambat masuk kerja. Belum lagi yang membolos dengan alasan apapun,”terangnya. Kondisi serupa juga terjadi di kantor OPD yang ada di luar komplek Kantor Bupati Gresik. Mereka terlambat kerja dan membolos, meskipun ada WFH dan libur panjang bersamaan Idul Adha. Ada juga ASN pulang sebelum waktunya.
Kondisi ini makin banyak karena selama ini sanksi tidak dilaksanakan dengan ketat. Mereka yang tidak hadir dianggap biasa, kemudian Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) tidak dipotong meski mereka melanggar.
“Saya akan membuat kebijakan, bagi mereka yang terlambat maka TPP akan dipotong. Hadir tidaknya ASN akan menjadi tanggungjawab atasan masing masing. Terakhir saya akan mengusulkan ke provinsi untuk mencabut WFH karena bagi saya itu tdak efektif,” pungkas Sambari.
Andaikan WFH dicabut, pihaknya akan menerapkan protokol kesehatan secara ketat di jajarannya. Sejak masuk gerbang mereka akan diukur suhu tubuhnya kemudian diwajibkan pakai masker. Di dalam kantor, mereka kembali akan dkiukur suhu tuhbuhnya, kemudian mencuci tangan dengan sabun.
“Jika ada gejala klinis mengarah ke Covid, maka pegawai diwajibkan mengikuti rapid tes dan tes PCR. Itu artinya kami tetap akan menerapkaan protokol kesehatan secara ketat, namun kewajiban ASN melayani masyarakat juga harus ditegakkan,” pungkas Sambari. (fir/han)