alexametrics
28 C
Gresik
Thursday, 18 August 2022

Komisi I Soroti Tunggakan Bagi Hasil Pajak Pemkab Gresik ke Desa

GRESIK – Komisi I DPRD Gresik menyoroti adanya tunggakan Bagi Hasil Pajak (BHP) dari Pemkab ke desa. Mereka menilai hal ini disebabkan karena carut marutnya pengurusan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) PBB. Dimana banyak lahan yang sudah berganti pemilik namun SPPT-nya tidak berubah.

Ketua Komisi I DPRD Gresik Mochamad Zaifudin mengatakan dari hasil Lpj memang ditemukan adanya tunggakan BHP pemerintah kabupaten ke desa. Ini yang akan komisi selesaikan. “Data rincinya kami belum dapat. Nanti kami tindaklanjuti,” ujarnya.

Menurut dia, penyebabnya memang karena antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan BPPKAD tidak sinkron. Sehingga, perubahan kepemilikan tidak otomatis merubah SPPT-nya. “Harusnya ini bisa konek. Jadi kalau ada perubahan pemilik otomatis SPPT-nya berubah,” ungkap dia.

GRESIK – Komisi I DPRD Gresik menyoroti adanya tunggakan Bagi Hasil Pajak (BHP) dari Pemkab ke desa. Mereka menilai hal ini disebabkan karena carut marutnya pengurusan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) PBB. Dimana banyak lahan yang sudah berganti pemilik namun SPPT-nya tidak berubah.

Ketua Komisi I DPRD Gresik Mochamad Zaifudin mengatakan dari hasil Lpj memang ditemukan adanya tunggakan BHP pemerintah kabupaten ke desa. Ini yang akan komisi selesaikan. “Data rincinya kami belum dapat. Nanti kami tindaklanjuti,” ujarnya.

Menurut dia, penyebabnya memang karena antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan BPPKAD tidak sinkron. Sehingga, perubahan kepemilikan tidak otomatis merubah SPPT-nya. “Harusnya ini bisa konek. Jadi kalau ada perubahan pemilik otomatis SPPT-nya berubah,” ungkap dia.

Most Read

Berita Terbaru

/