alexametrics
30C
Gresik
Monday, 12 April 2021
Desktop_AP_Top Banner

Enggan Disalahkan, Pol PP Bantah Disurati DPM-PTSP

Mobile_AP_Top Banner
Desktop_AP_Leaderboard 1

GRESIK– Persoalan kafe bodong yang banyak berdiri di kawasan Putri Cempo (Pucem) makin meruncing. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Gresik membantah jika telah disurati Dinas Penanaman Modal – Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) untuk melakukan penertiban. Sehingga, mereka tidak bisa bergerak karena khawatir menimbulkan resistensi di lapangan.

Kepala Dinas Satpol PP Pemkab Gresik, Abu Hasan mengatakan, pihaknnya enggan disalahkan atas banyaknya bangunan liar berdiri di kawasan Pucem. Sebab selama ini Satpol PP tidak pernah mendapatkan surat rekomendasi. “Jika kami tidak dikirim surat, tentu kami anggap aman-aman saja,” kata Abu Hasan.

Dia menjelaskan, sebenarnya Satpol PP bersama beberapa OPD lain yakni DPM-PTSP, DPUTR dan BPPKAD masuk kedalam tim pengawasan bangunan. Meski demikian, kadangkala kerja tim kurang maksimal akibat minimnya koordinasi antar OPD. “Tidak jarang memang koordinasi baru dilakukan jika bangunan tersebut bermasalah,” imbuhnya.

Meski demikian, Abu Hasan berjanji akan menindaklanjuti banyaknya bangulan liar yang berdiri di kawasan cagar budaya Pucem. Langkah awal yang akan dia lakukan yakni mengirimkan surat panggilan klarifikasi kepada para pemilik usaha. Hal ini dilakukan agar tidak ada kecemburuan antara pelaku usaha lain dengan pelaku usaha yang ada di kawasan Pucem.

“Jika usaha lain harus ber-IMB maka hal yang sama juga harus dilakukan di kawasan Pucem. Sehingga kami akan memanggil para pelaku usaha disana,” tandasnya.

Sebelumnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPM-PTSP) Gresik menuding longsor yang terjadi di Pucem disebabkan banyaknya kafe liar berdiri dilokasi tersebut. Pasalnya 90 persen tidak memiliki izin. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Tata Ruang, Bangunan Dan Lingkungan DPM PTSP Gresik, Yuson Lawupa Malvi menegaskan bangunan-bangunan liar sebenarnya sudah disurati oleh DPM PTSP Gresik. Namun oleh pemilik bangunan tidak dihiraukan.

“Kami hanya sebatas mengirimkan surat saja. Untuk tindakan penertiban ada pada Satpol PP,” kata Yuson

Dijelaskan berdasarkan hasil audit lapangan ditemukan jika kondisi kontur tanah Putri Cempo sangat rapuh. Sehingga tidak direkomendasikan untuk didirikan bangunan bertingkat. Hal ini tentu akan memicu pergerakan tanah dibawahnya dan mengakibatkan longsor.

“Jika pemilik usaha mengajukan izin bangunan bertingkat kepada kami mungkin bisa jadi tidak akan kami berikan rekomendasi karena memang kontur tanahnya tidak kuat. Hal ini membuat mereka memilih membangun tanpa izin, agar konsep bangunan yang diinginkan bisa sesuai dengan keinginan” imbuhnya. (fir/rof)

Mobile_AP_Rectangle 1

GRESIK– Persoalan kafe bodong yang banyak berdiri di kawasan Putri Cempo (Pucem) makin meruncing. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Gresik membantah jika telah disurati Dinas Penanaman Modal – Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) untuk melakukan penertiban. Sehingga, mereka tidak bisa bergerak karena khawatir menimbulkan resistensi di lapangan.

Kepala Dinas Satpol PP Pemkab Gresik, Abu Hasan mengatakan, pihaknnya enggan disalahkan atas banyaknya bangunan liar berdiri di kawasan Pucem. Sebab selama ini Satpol PP tidak pernah mendapatkan surat rekomendasi. “Jika kami tidak dikirim surat, tentu kami anggap aman-aman saja,” kata Abu Hasan.

Dia menjelaskan, sebenarnya Satpol PP bersama beberapa OPD lain yakni DPM-PTSP, DPUTR dan BPPKAD masuk kedalam tim pengawasan bangunan. Meski demikian, kadangkala kerja tim kurang maksimal akibat minimnya koordinasi antar OPD. “Tidak jarang memang koordinasi baru dilakukan jika bangunan tersebut bermasalah,” imbuhnya.

Mobile_AP_Half Page

Meski demikian, Abu Hasan berjanji akan menindaklanjuti banyaknya bangulan liar yang berdiri di kawasan cagar budaya Pucem. Langkah awal yang akan dia lakukan yakni mengirimkan surat panggilan klarifikasi kepada para pemilik usaha. Hal ini dilakukan agar tidak ada kecemburuan antara pelaku usaha lain dengan pelaku usaha yang ada di kawasan Pucem.

“Jika usaha lain harus ber-IMB maka hal yang sama juga harus dilakukan di kawasan Pucem. Sehingga kami akan memanggil para pelaku usaha disana,” tandasnya.

Sebelumnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPM-PTSP) Gresik menuding longsor yang terjadi di Pucem disebabkan banyaknya kafe liar berdiri dilokasi tersebut. Pasalnya 90 persen tidak memiliki izin. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Tata Ruang, Bangunan Dan Lingkungan DPM PTSP Gresik, Yuson Lawupa Malvi menegaskan bangunan-bangunan liar sebenarnya sudah disurati oleh DPM PTSP Gresik. Namun oleh pemilik bangunan tidak dihiraukan.

“Kami hanya sebatas mengirimkan surat saja. Untuk tindakan penertiban ada pada Satpol PP,” kata Yuson

Dijelaskan berdasarkan hasil audit lapangan ditemukan jika kondisi kontur tanah Putri Cempo sangat rapuh. Sehingga tidak direkomendasikan untuk didirikan bangunan bertingkat. Hal ini tentu akan memicu pergerakan tanah dibawahnya dan mengakibatkan longsor.

“Jika pemilik usaha mengajukan izin bangunan bertingkat kepada kami mungkin bisa jadi tidak akan kami berikan rekomendasi karena memang kontur tanahnya tidak kuat. Hal ini membuat mereka memilih membangun tanpa izin, agar konsep bangunan yang diinginkan bisa sesuai dengan keinginan” imbuhnya. (fir/rof)

Mobile_AP_Rectangle 2
Desktop_AP_Skyscraper
Desktop_AP_Leaderboard 2
Desktop_AP_Half Page

Berita Terkait

Desktop_AP_Rectangle 1

Berita HITS

Desktop_AP_Rectangle 2

Berita Terbaru