GRESIK – APBD 2021 memang sudah digedok. Meski begitu, kalangan DPRD Kabupaten Gresik masih mempertanyakan sejumlah kebijakan dari pemerintah. Salah satunya, terkait dengan minimnya anggaran infrastruktur.
Menurut Anggota Fraksi Amanat Pembangunan Faqih Usman, anggaran infrastruktur dinilai terlalu kecil. Bahkan, nilainya lebih kecil dibandingkan dengan belanja operasional.
“Pemerintah daerah agar melakukan rasionalisasi pada belanja barang dan jasa untuk kemudian dialihkan ke belanja modal infrastruktur,”ungkap Faqih.
Selain itu, belanja modal hanya sebesar 5 persen dari total APBD 2021. Sehingga dianggap tidak rasional terutama apabila digunakan untuk peningkatan jalan kabupaten. “Harus dilakukan kajian lagi, apakah belanja modal ini cukup,”papar dia.
Ditambahkan, pihaknya juga menyoroti pengadaan mobil dinas pada tahun 2021. Meskipun secara regulasi diperbolehkan, pihaknya memberikan catatan. “Ada beberapa OPD yang melaksanakan pengadaan mobil dinas dengan total anggaran Rp 9 miliar. Terkait dengan hal tersebut agar dilakukan rasionalisasi dan pengadaan disesuaikan dengan kelayakan dan kebutuhan,”tambah dia. (jar/rof)
GRESIK – APBD 2021 memang sudah digedok. Meski begitu, kalangan DPRD Kabupaten Gresik masih mempertanyakan sejumlah kebijakan dari pemerintah. Salah satunya, terkait dengan minimnya anggaran infrastruktur.
Menurut Anggota Fraksi Amanat Pembangunan Faqih Usman, anggaran infrastruktur dinilai terlalu kecil. Bahkan, nilainya lebih kecil dibandingkan dengan belanja operasional.
“Pemerintah daerah agar melakukan rasionalisasi pada belanja barang dan jasa untuk kemudian dialihkan ke belanja modal infrastruktur,”ungkap Faqih.
Selain itu, belanja modal hanya sebesar 5 persen dari total APBD 2021. Sehingga dianggap tidak rasional terutama apabila digunakan untuk peningkatan jalan kabupaten. “Harus dilakukan kajian lagi, apakah belanja modal ini cukup,”papar dia.
Ditambahkan, pihaknya juga menyoroti pengadaan mobil dinas pada tahun 2021. Meskipun secara regulasi diperbolehkan, pihaknya memberikan catatan. “Ada beberapa OPD yang melaksanakan pengadaan mobil dinas dengan total anggaran Rp 9 miliar. Terkait dengan hal tersebut agar dilakukan rasionalisasi dan pengadaan disesuaikan dengan kelayakan dan kebutuhan,”tambah dia. (jar/rof)
