alexametrics
24 C
Gresik
Thursday, 26 May 2022

Khofifah Tunjuk Qosim Jadi Plt Bupati Gresik

GRESIK– Kondisi Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto yang saat ini masih dalam tahap pemulihan membuat Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa turun tangan. Mantan menteri sosial itu menunjuk Wabup Gresik Moh Qosim sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Gresik untuk menggantikan tugas-tugas Bupati Sambari Halim Radianto yang sudah sebulan lebih ini menjalani perawatan di Rumah Sakit (RS).

Alhasil, sejak gubernur menerbitkan SK penunjukkan Plt, maka Wabup Qosim sah mengendalikan roda pemerintahan Kabupaten Gresik, termasuk memiliki wewenang untuk teken Peraturan Bupati (Perbup) tentang pelaksanaan APBD Gresik 2021.

Ketua DPRD Gresik Abdul Qodir mengatakan, sebelumnya Pemkab Gresik telah berkirim surat kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyikapi kekosongan jabatan Bupati Gresik setelah Bupati Sambari Halim Radianto sakit dan dirawat sejak 28 Desember 20220, di salah satu RS di Surabaya.

Langkah itu dilakukan mengingat tak semua tugas bupati bisa dilimpahkan kepada Wabup Moh Qosim. Menurutnya, mengacu Permendagri No. 80 tahun 2015 pasal 108 ayat (1), bahwa penandatangan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 dilakukan oleh kepala daerah. Serta mengacu Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) pasal 65 dan 66, bahwa yang bisa menjadi Plt, Plh, atau Pj adalah wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil wali kota.

“Sesuai mekanisme regulasi tersebut, dan kondisi bupati Gresik berhalangan sementara karena n sakit, maka Perbup Pelaksanaan APBD 2021 bisa ditandatangani oleh Plt, Plh, atau Pj. Makanya kami minta Pemkab Gresik mengajukan surat ke Gubernur untuk penunjukan Wabup sebagai Plt Bupati,” kata Qodir.

Untuk itu, tambah Abdul Qodir, dengan ditunjuknya Wabup Qosim sebagai Plt Bupati Gresik, dirinya berharap Perda APBD 2021 segera bisa dilaksanakan.

“Saya berharap Pak Qosim sebagai Plt Bupati Gresik segera teken Perbup Pelaksanaan APBD 2021, sebagai juknis pelaksanaan Perda APBD 2021, sehingga program-program yang telah menunggu segera bisa dilaksanakan,” pungkasnya. (fir/han)

GRESIK– Kondisi Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto yang saat ini masih dalam tahap pemulihan membuat Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa turun tangan. Mantan menteri sosial itu menunjuk Wabup Gresik Moh Qosim sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Gresik untuk menggantikan tugas-tugas Bupati Sambari Halim Radianto yang sudah sebulan lebih ini menjalani perawatan di Rumah Sakit (RS).

Alhasil, sejak gubernur menerbitkan SK penunjukkan Plt, maka Wabup Qosim sah mengendalikan roda pemerintahan Kabupaten Gresik, termasuk memiliki wewenang untuk teken Peraturan Bupati (Perbup) tentang pelaksanaan APBD Gresik 2021.

-

Ketua DPRD Gresik Abdul Qodir mengatakan, sebelumnya Pemkab Gresik telah berkirim surat kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyikapi kekosongan jabatan Bupati Gresik setelah Bupati Sambari Halim Radianto sakit dan dirawat sejak 28 Desember 20220, di salah satu RS di Surabaya.

Langkah itu dilakukan mengingat tak semua tugas bupati bisa dilimpahkan kepada Wabup Moh Qosim. Menurutnya, mengacu Permendagri No. 80 tahun 2015 pasal 108 ayat (1), bahwa penandatangan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 dilakukan oleh kepala daerah. Serta mengacu Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) pasal 65 dan 66, bahwa yang bisa menjadi Plt, Plh, atau Pj adalah wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil wali kota.

“Sesuai mekanisme regulasi tersebut, dan kondisi bupati Gresik berhalangan sementara karena n sakit, maka Perbup Pelaksanaan APBD 2021 bisa ditandatangani oleh Plt, Plh, atau Pj. Makanya kami minta Pemkab Gresik mengajukan surat ke Gubernur untuk penunjukan Wabup sebagai Plt Bupati,” kata Qodir.

Untuk itu, tambah Abdul Qodir, dengan ditunjuknya Wabup Qosim sebagai Plt Bupati Gresik, dirinya berharap Perda APBD 2021 segera bisa dilaksanakan.

“Saya berharap Pak Qosim sebagai Plt Bupati Gresik segera teken Perbup Pelaksanaan APBD 2021, sebagai juknis pelaksanaan Perda APBD 2021, sehingga program-program yang telah menunggu segera bisa dilaksanakan,” pungkasnya. (fir/han)

Most Read

Berita Terbaru

/