alexametrics
28 C
Gresik
Monday, 23 May 2022

DPRD Minta Pemkab Lengkapi Berkas Ranperda RTRW

GRESIK –Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda) DPRD Gresik mulai melunak. Mereka tidak lagi ngotot menolak rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi kecamatan Manyar- Bungah tahun 2020-2040.

“Keputusan rapat, kami memberikan deadline selama 3 hari kepada Timleg Pemkab Gresik untuk melengkapi seluruh dokumen pendukung persyaratan untuk membahas ranperda tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi Kecamatan Manyar- Bungah tahun 2020-2040,”ujar Anggota Bapem Perda DPRD Gresik, Mega Bagus Syahputro.

Dijelaskan, DPRD Gresik menunda pengesahan Raperda Gresik Tahun 2019-2039 sebagai perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Gresik 2010-2030, pada akhir tahun 2019 lalu. Sebab, Pemkab Gresik tak bisa memenuhi sejumlah persyaratan yakni peta dari  Badan Informasi Geospasial (BIG) dan rekomendasi dari Pemprov Jatim.

“Saat ini, Timleg Pemkab Gresik mengklaim sudah mendapatkan kedua persyaratan itu. Tapi, bukti dokumen itu tidak ditunjukkan ke kami. Makanya, kita memberi deadline selama 3 hari.,”papar politisi PDIP itu.

Hal senada dikatakan Ketua Bapem Perda DPRD Gresik Nur Hudi Didin Arianto. Hasil keputusan rapat Bapem Perda selaras dengan rekomendasi dari Tim Ahli yang didatangkan oleh DPRD Gresik dalam rapat sebelumnya.

“Ranperda tentang RTRW Kabupaten Gresik tahun 2021-2039 akan bisa dimasukan perubahan propemperda tahap II tahun 2020 asalkan dalam waktu 3 hari mulai tertanggal rapat Bapemperda pada Kamis (01/10), pihak pemerintah bisa melengkapi persyaratan persyaratan dalam pembahasan RTRW. Bahkan, secara resmi suratnya kepada bupati Gresik sudah dilayangkan oleh ketua DPRD Gresik H Much Abdul Qodir,” tegas dia. (jar/rof)

GRESIK –Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda) DPRD Gresik mulai melunak. Mereka tidak lagi ngotot menolak rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi kecamatan Manyar- Bungah tahun 2020-2040.

“Keputusan rapat, kami memberikan deadline selama 3 hari kepada Timleg Pemkab Gresik untuk melengkapi seluruh dokumen pendukung persyaratan untuk membahas ranperda tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi Kecamatan Manyar- Bungah tahun 2020-2040,”ujar Anggota Bapem Perda DPRD Gresik, Mega Bagus Syahputro.

Dijelaskan, DPRD Gresik menunda pengesahan Raperda Gresik Tahun 2019-2039 sebagai perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Gresik 2010-2030, pada akhir tahun 2019 lalu. Sebab, Pemkab Gresik tak bisa memenuhi sejumlah persyaratan yakni peta dari  Badan Informasi Geospasial (BIG) dan rekomendasi dari Pemprov Jatim.

-

“Saat ini, Timleg Pemkab Gresik mengklaim sudah mendapatkan kedua persyaratan itu. Tapi, bukti dokumen itu tidak ditunjukkan ke kami. Makanya, kita memberi deadline selama 3 hari.,”papar politisi PDIP itu.

Hal senada dikatakan Ketua Bapem Perda DPRD Gresik Nur Hudi Didin Arianto. Hasil keputusan rapat Bapem Perda selaras dengan rekomendasi dari Tim Ahli yang didatangkan oleh DPRD Gresik dalam rapat sebelumnya.

“Ranperda tentang RTRW Kabupaten Gresik tahun 2021-2039 akan bisa dimasukan perubahan propemperda tahap II tahun 2020 asalkan dalam waktu 3 hari mulai tertanggal rapat Bapemperda pada Kamis (01/10), pihak pemerintah bisa melengkapi persyaratan persyaratan dalam pembahasan RTRW. Bahkan, secara resmi suratnya kepada bupati Gresik sudah dilayangkan oleh ketua DPRD Gresik H Much Abdul Qodir,” tegas dia. (jar/rof)

Most Read

Berita Terbaru

/