GRESIK– Sorotan terkait masih tingginya ketergantungan anggaran dari dana transfer pusat mendapat tanggapan pemerintah. Menurut Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mayoritas pemerintah daerah masih bertumpu pada dana transfer.
“Bukan hanya Kabupaten Gresik saja. Tapi mayoritas pemerintah daerah di Indonesia,” ujarnya saat membacakan jawaban atas PU Fraksi melalui video conference.
Terkait dengan penurunan dana transfer sebenarnya juga tidak hanya terjadi di Gresik. Tetapi semua daerah. “Karena adanya perubahan prioritas ditingkat nasional,” ungkapnya.
Dikatakan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat. Sehingga, pendapatan dana transfer bisa lebih optimal. “Termasuk koordinasi dengan pemerintah provinsi akan kami tingkatkan,” katanya.
Sementara itu, potensi pendapatan yang los, pihaknya akan segera melakukan langkah-langkah antisipasi. “Kami akan segera mengambil langkah strategis untuk mengantisipasi hal tersebut,” ungkap dia.
Sebelumnya, mayoritas fraksi menyoroti pendapatan dan belanja daerah yang diprediksi tidak tercapai pada tahun anggaran 2021. Hal tersebut disampaikan Mega Bagus Saputro, anggota fraksi PDI-P. Politisi muda itu mengingatkan Pemkab Gresik, agar pandemi Covid-19 tidak dijadikan alasannya jika pendapatan daerah tidak bisa maksimal.
Pihaknya memprediksi ada loss pendapatan sebesar Rp 300,582 miliar yang diestimasi tidak tercapai sampai hingga akhir tahun. Terlebih, selama pandemi banyak sektor pendapatan ditopang dari pusat. “Kenapa hal itu bisa terjadi dan bagaimana cara Pemkab Gresik agar pendapatan tersebut tidak berkurang,” ungkapnya.
Menurut dia, dari tahun ke tahun semakin tidak bisa mandiri dalam menopang biaya-biaya operasional daerah. Mega berharap agar Pemkab memiliki inovasi-inovasi baru dalam rangka peningkatan PAD. (rof)
GRESIK– Sorotan terkait masih tingginya ketergantungan anggaran dari dana transfer pusat mendapat tanggapan pemerintah. Menurut Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mayoritas pemerintah daerah masih bertumpu pada dana transfer.
“Bukan hanya Kabupaten Gresik saja. Tapi mayoritas pemerintah daerah di Indonesia,” ujarnya saat membacakan jawaban atas PU Fraksi melalui video conference.
Terkait dengan penurunan dana transfer sebenarnya juga tidak hanya terjadi di Gresik. Tetapi semua daerah. “Karena adanya perubahan prioritas ditingkat nasional,” ungkapnya.
Dikatakan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat. Sehingga, pendapatan dana transfer bisa lebih optimal. “Termasuk koordinasi dengan pemerintah provinsi akan kami tingkatkan,” katanya.
Sementara itu, potensi pendapatan yang los, pihaknya akan segera melakukan langkah-langkah antisipasi. “Kami akan segera mengambil langkah strategis untuk mengantisipasi hal tersebut,” ungkap dia.
Sebelumnya, mayoritas fraksi menyoroti pendapatan dan belanja daerah yang diprediksi tidak tercapai pada tahun anggaran 2021. Hal tersebut disampaikan Mega Bagus Saputro, anggota fraksi PDI-P. Politisi muda itu mengingatkan Pemkab Gresik, agar pandemi Covid-19 tidak dijadikan alasannya jika pendapatan daerah tidak bisa maksimal.
Pihaknya memprediksi ada loss pendapatan sebesar Rp 300,582 miliar yang diestimasi tidak tercapai sampai hingga akhir tahun. Terlebih, selama pandemi banyak sektor pendapatan ditopang dari pusat. “Kenapa hal itu bisa terjadi dan bagaimana cara Pemkab Gresik agar pendapatan tersebut tidak berkurang,” ungkapnya.
Menurut dia, dari tahun ke tahun semakin tidak bisa mandiri dalam menopang biaya-biaya operasional daerah. Mega berharap agar Pemkab memiliki inovasi-inovasi baru dalam rangka peningkatan PAD. (rof)
