GRESIK – Kalangan dewan secara serentak menggelar kegiatan jaring aspirasi masyarakat. Kegiatan yang digelar pada masa reses ini bertujuan untuk menyerap sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayah pemilihannya masing-masing. Seperti yang dilakukan Anggota Fraksi Golkar Asroin Widyana.
Anggota dewan yang kini menjabat Ketua Komisi III ini fokus menjaring aspirasi masyarakat wilayah Gresik utara. Khususnya daerah pemilihan (dapil) 7 Dukun, Panceng dan Ujungpangkah. “Saya mendapati banyak persoalan yang harus segere diselesaikan. Utamanya masalah infrastruktur,” ujarnya.
Misalnya, lanjut Asroin, terkait dengan jalan lingkungan, saluran air serta rumah yang tidak layak huni. Selain itu, juga persoalan tempat pendidikan dan kesehatan yang tidak layak. “Kami catat seluruh aspirasi masyarakat. Nantinya akan kami perjuangkan dalam forum penentuan program pembangunan untuk 2022 dan 2023 mendatang,” ungkap dia.
Penyelesaian persoalan nanti bisa menggunakan anggaran jasmas yang dimiliki dewan. Maupun dari anggaran pemerintah. Tentunya harus melalui sejumlah tahap. “Kami upayakan dalam pokok-pokok pikiran dewan bisa masuk. Sehingga bisa segera teratasi permasalahan-permasalahan tersebut,” imbuhnya. (rof)
GRESIK – Kalangan dewan secara serentak menggelar kegiatan jaring aspirasi masyarakat. Kegiatan yang digelar pada masa reses ini bertujuan untuk menyerap sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayah pemilihannya masing-masing. Seperti yang dilakukan Anggota Fraksi Golkar Asroin Widyana.
Anggota dewan yang kini menjabat Ketua Komisi III ini fokus menjaring aspirasi masyarakat wilayah Gresik utara. Khususnya daerah pemilihan (dapil) 7 Dukun, Panceng dan Ujungpangkah. “Saya mendapati banyak persoalan yang harus segere diselesaikan. Utamanya masalah infrastruktur,” ujarnya.
Misalnya, lanjut Asroin, terkait dengan jalan lingkungan, saluran air serta rumah yang tidak layak huni. Selain itu, juga persoalan tempat pendidikan dan kesehatan yang tidak layak. “Kami catat seluruh aspirasi masyarakat. Nantinya akan kami perjuangkan dalam forum penentuan program pembangunan untuk 2022 dan 2023 mendatang,” ungkap dia.
Penyelesaian persoalan nanti bisa menggunakan anggaran jasmas yang dimiliki dewan. Maupun dari anggaran pemerintah. Tentunya harus melalui sejumlah tahap. “Kami upayakan dalam pokok-pokok pikiran dewan bisa masuk. Sehingga bisa segera teratasi permasalahan-permasalahan tersebut,” imbuhnya. (rof)
