GRESIK – Kinerja buruk Lurah Indro mendapat protes dari masyarakat. Menindaklanjuti protes tersebut Komisi I DPRD Gresik mengundang kedua belah pihak untuk dilakukan mediasi. Hasilnya, dewan menyepakati permintaan masyarakat untuk merekomendasikan agar bupati mencopot lurah tersebut.
Rapat dengar pendapat yang berlangsung tertutup tersebut diikuti anggota Komisi I, Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Kebomas Zainul Arifin, Lurah Indro Lilik Mujiati serta sejumlah tokoh masyarakat Indro. “Kami minta agar diganti. Kalau tidak kami akan demo,” ujar salah satu warga sebelum memasuki ruang rapat.
Usai rapat, Ketua Komisi I DPRD Gresik Jumanto mengatakan warga protes dengan pelayanan dari Lurah. Sehingga warga meminta agar dilakukan pergantian posisi lurah. “Lurah dianggap berkinerja buruk dalam memberikan pelayanan. Tadi disampaikan para tokok masyarakat,” ujarnya.
Dikatakan, dalam rapat dengar pendapat tadi lurah mengaku siap dengan keputusan apapun yang diambil. Sebab, yang bersangkutan merupakan ASN. “Pada intinya kedua belah pihak telah bersepakat. Bu Lurah tidak masalah kalau dipindah jika memang itu permintaan masyarakat,” terangnya.
Dengan kesepakatan ini, pihaknya akan segera berkirim surat kepada bupati dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Nanti proses selanjutnya Komisi menyerahkan kepada pemerintah. “Kami akan rekomendasikan. Realisasinya nanti kami serahkan pemkab dan pak bupati,” imbuhnya. (rof)
GRESIK – Kinerja buruk Lurah Indro mendapat protes dari masyarakat. Menindaklanjuti protes tersebut Komisi I DPRD Gresik mengundang kedua belah pihak untuk dilakukan mediasi. Hasilnya, dewan menyepakati permintaan masyarakat untuk merekomendasikan agar bupati mencopot lurah tersebut.
Rapat dengar pendapat yang berlangsung tertutup tersebut diikuti anggota Komisi I, Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Kebomas Zainul Arifin, Lurah Indro Lilik Mujiati serta sejumlah tokoh masyarakat Indro. “Kami minta agar diganti. Kalau tidak kami akan demo,” ujar salah satu warga sebelum memasuki ruang rapat.
Usai rapat, Ketua Komisi I DPRD Gresik Jumanto mengatakan warga protes dengan pelayanan dari Lurah. Sehingga warga meminta agar dilakukan pergantian posisi lurah. “Lurah dianggap berkinerja buruk dalam memberikan pelayanan. Tadi disampaikan para tokok masyarakat,” ujarnya.
Dikatakan, dalam rapat dengar pendapat tadi lurah mengaku siap dengan keputusan apapun yang diambil. Sebab, yang bersangkutan merupakan ASN. “Pada intinya kedua belah pihak telah bersepakat. Bu Lurah tidak masalah kalau dipindah jika memang itu permintaan masyarakat,” terangnya.
Dengan kesepakatan ini, pihaknya akan segera berkirim surat kepada bupati dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Nanti proses selanjutnya Komisi menyerahkan kepada pemerintah. “Kami akan rekomendasikan. Realisasinya nanti kami serahkan pemkab dan pak bupati,” imbuhnya. (rof)
