GRESIK-Beban kerja berat dari para kader posyandu ternyata tidak dibarengi dengan insentif cukup. Kondisi ini mendapat perhatian dari Fraksi PKB DPRD Gresik. Dalam laporan resesnya, mereka mengusulkan adanya kenaikan insentif pada tahun anggaran 2024 mendatang.
Ketua Fraksi PKB DPRD Gresik Syahrul Munir mengatakan dari hasil serap aspirasi yang dilakukan anggota banyak kader posyandu mengeluhkan insentifnya kecil. Sehingga mereka meminta agar ada kenaikan. “Kalau tidak salah hanya Rp 50 ribu perbulan,” ujarnya.
Dengan insentif ini jelas tidak sebanding dengan beban kerja yang harus mereka lakukan. Mereka harus door to door untuk melayani masyarakat. “Makanya kami mengusulkan agar ada kenaikan pada tahun anggaran 2024 mendatang. Sehingga bisa lebih layak,” terangnya.
Terkait berapa besaran kenaikannya, pihaknya menyerahkan kepada pemerintah daerah. Sebab, hal ini harus menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. “Kabupaten tetangga, sejak 2014 ada yang sudah memberikan insentif sebesar Rp 100 ribu. Ini bisa menjadi patokan bahwa kader di Gresik sangat kecil insentifnya,” ungkap dia.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Gresik Mujid Riduan mengatakan seluruh usulan yang ada dilaporan reses akan dirangkum menjadi pokok-pokok pikiran dewan. Nantinya akan dikirimkan kepada pemerintah untuk dilakukan sinkronisasi dengan hasil Musrenbang Kabupaten.
“Kami sudah menerima laporan reses seluruh fraksi di DPRD Gresik. Saat ini kami susun menjadi pokir. Semoga bisa terakomodir dalam APBD 2024,” ungkapnya singkat. (rof)
GRESIK-Beban kerja berat dari para kader posyandu ternyata tidak dibarengi dengan insentif cukup. Kondisi ini mendapat perhatian dari Fraksi PKB DPRD Gresik. Dalam laporan resesnya, mereka mengusulkan adanya kenaikan insentif pada tahun anggaran 2024 mendatang.
Ketua Fraksi PKB DPRD Gresik Syahrul Munir mengatakan dari hasil serap aspirasi yang dilakukan anggota banyak kader posyandu mengeluhkan insentifnya kecil. Sehingga mereka meminta agar ada kenaikan. “Kalau tidak salah hanya Rp 50 ribu perbulan,” ujarnya.
Dengan insentif ini jelas tidak sebanding dengan beban kerja yang harus mereka lakukan. Mereka harus door to door untuk melayani masyarakat. “Makanya kami mengusulkan agar ada kenaikan pada tahun anggaran 2024 mendatang. Sehingga bisa lebih layak,” terangnya.
Terkait berapa besaran kenaikannya, pihaknya menyerahkan kepada pemerintah daerah. Sebab, hal ini harus menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. “Kabupaten tetangga, sejak 2014 ada yang sudah memberikan insentif sebesar Rp 100 ribu. Ini bisa menjadi patokan bahwa kader di Gresik sangat kecil insentifnya,” ungkap dia.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Gresik Mujid Riduan mengatakan seluruh usulan yang ada dilaporan reses akan dirangkum menjadi pokok-pokok pikiran dewan. Nantinya akan dikirimkan kepada pemerintah untuk dilakukan sinkronisasi dengan hasil Musrenbang Kabupaten.
“Kami sudah menerima laporan reses seluruh fraksi di DPRD Gresik. Saat ini kami susun menjadi pokir. Semoga bisa terakomodir dalam APBD 2024,” ungkapnya singkat. (rof)
