alexametrics
26 C
Gresik
Monday, 3 October 2022

Izin TKA Dihapus, Komisi II Usulkan Ranperda RPTKA

GRESIK – Terancam tidak bisa ditariknya pendapatan penggunaan tenaga kerja asing (TKA) membuat kalangan dewan bergerak cepat. Komisi II mengusulkan pembentukan rancangan perda (ranperda) tentang rencana penggunaan TKA (RPTKA). Aturan ini wajib jika Pemerintah Kabupaten (Pemkab) ingin menarik pendapatan penggunaan tenaga kerja asing.

Anggota Komisi II DPRD Gresik Syahrul Munir mengatakan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) telah dihapus. Sebagai gantinya, pemerintah pusat menerapkan RPTKA. “Karena kita tidak punya perdanya makanya sampai sekarang tidak bisa menarik retribusinya,” ujarnya, kemarin.

Menurut dia, pada pembahasan ranperda tahap II nanti pihaknya telah mengusulkan agar dibuat Perda RPTKA. Sehingga tetap bisa dilakukan penarikan retribusinya. “Sudah kami usulkan. Dan semoga bisa selesai sebelum tahun 2022 berakhir,” ungkap dia.

GRESIK – Terancam tidak bisa ditariknya pendapatan penggunaan tenaga kerja asing (TKA) membuat kalangan dewan bergerak cepat. Komisi II mengusulkan pembentukan rancangan perda (ranperda) tentang rencana penggunaan TKA (RPTKA). Aturan ini wajib jika Pemerintah Kabupaten (Pemkab) ingin menarik pendapatan penggunaan tenaga kerja asing.

Anggota Komisi II DPRD Gresik Syahrul Munir mengatakan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) telah dihapus. Sebagai gantinya, pemerintah pusat menerapkan RPTKA. “Karena kita tidak punya perdanya makanya sampai sekarang tidak bisa menarik retribusinya,” ujarnya, kemarin.

Menurut dia, pada pembahasan ranperda tahap II nanti pihaknya telah mengusulkan agar dibuat Perda RPTKA. Sehingga tetap bisa dilakukan penarikan retribusinya. “Sudah kami usulkan. Dan semoga bisa selesai sebelum tahun 2022 berakhir,” ungkap dia.

Most Read

Berita Terbaru

/