GRESIK – Rencana pemerintah untuk membatasi penggunaan anggaran pokok-pokok pikiran dewan (pokir) dimasing-masing sektor mendapat penolakan dewan. Pasalnya, kebutuhan masyarakat dimasing-masing wilayah tidak sama. Sehingga, dengan adanya batasan akan menghambat penyelesaian persoalan di masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Gresik Mujid Riduan mengatakan sesuai hasil rapat sinkronisasi glosarium pemkab dan pokir dewan 2024 rencana tersebut tidak jadi diterapkan.
“Iya memang ada wacana seperti itu, tapi teman-teman sepakat untuk menolak usulan tersebut,” ujarnya.
GRESIK – Rencana pemerintah untuk membatasi penggunaan anggaran pokok-pokok pikiran dewan (pokir) dimasing-masing sektor mendapat penolakan dewan. Pasalnya, kebutuhan masyarakat dimasing-masing wilayah tidak sama. Sehingga, dengan adanya batasan akan menghambat penyelesaian persoalan di masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Gresik Mujid Riduan mengatakan sesuai hasil rapat sinkronisasi glosarium pemkab dan pokir dewan 2024 rencana tersebut tidak jadi diterapkan.
“Iya memang ada wacana seperti itu, tapi teman-teman sepakat untuk menolak usulan tersebut,” ujarnya.
