GRESIK – Penyekatan yang dilakukan selama PPKM darurat berdampak luar biasa bagi sektor perekonomian. Khususnya, para pelaku UMKM. Untuk itu, DPRD Gresik meminta pemerintah agar memberikan bantuan jaring pengaman sosial (JPS).
Wakil Ketua DPRD Gresik Nur Saidah mengatakan jaring pengaman sosial sangat penting. Terutama, bagi para pelaku usaha yang berada pada kawasan titik penyekatan. “Solusi secara langsung belum ada. Hal tersebut harus menjadi perhatian serius,” ujarnya.
Menurutnya, parlemen berencana memanggil Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda). ” Ini dilakukan untuk melakukan pembahasan dan evaluasi internal mengenai kondisi keuangan daerah,” kata dia.
Termasuk aturan dan petunjuk dalam hal pelaksanaan PPKM darurat dari pemerintah pusat. “Mengenai alokasi penggunaan anggaran. Khususnya bantuan sosial bagi masyarakat sesuau dengan petunjuk aturan perundang-undangan,” ungkapnya.
Dikatakan, koordinasi yang intensif antara eksekutif dan legislatif juga diperlukan. “Agar kita bisa segera memutuskan apa saya yang menjadi prioritas penggunaan anggaran. Khusus untuk menangani pandemi ini,” imbuhnya.
Hal senada juga diutarakan Wakil Ketia DPRD Gresik Mujid Ridwan. Pihaknya bakal mengupayakan solusi dampak ekonomi. “Kami hitung dulu kemampuan keuangan daerah,” jelasnya. (rof)
GRESIK – Penyekatan yang dilakukan selama PPKM darurat berdampak luar biasa bagi sektor perekonomian. Khususnya, para pelaku UMKM. Untuk itu, DPRD Gresik meminta pemerintah agar memberikan bantuan jaring pengaman sosial (JPS).
Wakil Ketua DPRD Gresik Nur Saidah mengatakan jaring pengaman sosial sangat penting. Terutama, bagi para pelaku usaha yang berada pada kawasan titik penyekatan. “Solusi secara langsung belum ada. Hal tersebut harus menjadi perhatian serius,” ujarnya.
Menurutnya, parlemen berencana memanggil Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda). ” Ini dilakukan untuk melakukan pembahasan dan evaluasi internal mengenai kondisi keuangan daerah,” kata dia.
Termasuk aturan dan petunjuk dalam hal pelaksanaan PPKM darurat dari pemerintah pusat. “Mengenai alokasi penggunaan anggaran. Khususnya bantuan sosial bagi masyarakat sesuau dengan petunjuk aturan perundang-undangan,” ungkapnya.
Dikatakan, koordinasi yang intensif antara eksekutif dan legislatif juga diperlukan. “Agar kita bisa segera memutuskan apa saya yang menjadi prioritas penggunaan anggaran. Khusus untuk menangani pandemi ini,” imbuhnya.
Hal senada juga diutarakan Wakil Ketia DPRD Gresik Mujid Ridwan. Pihaknya bakal mengupayakan solusi dampak ekonomi. “Kami hitung dulu kemampuan keuangan daerah,” jelasnya. (rof)
