GRESIK – Minimnya anggaran pembangunan infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Gresik terus menjadi perhatian kalangan dewan. Komisi III DPRD Gresik memberikan dua solusi agar pembangunan bisa ditingkatkan. Yakni dengan melakukan pinjaman daerah atau money follow program (uang memgikuti program.red).
Anggota Komisi III DPRD Gresik Moh Syafi’ AM mengatakan selama sejak 2018 anggaran pembangunan jalan dan jembatan di DPU terus mengalami penurunan. Pada 2018 lalu anggarannya Rp 148 miliar. Sempat naik pada 2019 menjadi Rp 198 miliar.
“Namun mulai 2020 turun menjadi Rp 139 miliar. Pada 2021 turun lagi menjadi Rp 124 miliar dan pada 2022 kembali turun menjadi Rp 106 miliar,” ujarnya.
Menurut dia, jika anggaran terus menurun bisa dipastikan kerusakan jalan akan semakin meningkat. Untuk itu perlu ada solusi cepat agar pembangunan bisa ditingkatkan. “Kami pernah studi banding ke Sragen. Mereka memilih melakukan pinjaman daerah. Untuk mempercepat pembangunan,” ungkap dia.
Dengan melakukan pinjaman daerah, maka pemerintah akan dipaksa untuk fokus pada program infrastruktur. Karena setiap tahun harus mengembalikan pinjaman tersebut. “DPU sudah punya perkiraan kebutuhan untuk pembangunan. Pada satu tahun anggaran bisa diselesaikan dengan pinjaman. Maka tahun berikutnya tinggal membayar,” katanya.
Namun, lanjut dia, jika pemerintah enggan melakukan pinjaman maka bisa dengan money follow program. Yakni, anggaran harus mengikuti program yang sudah disiapkan DPU. “Dengan cara ini, maka dinas lainnya anggarannya menjadi kecil karena diarahkan secara penuh untuk pembangunan,” terangnya.
Dikatakan, selama ini pemerintah masih menggunakan sistem anggaran bagi rata antar dinas. Sehingga pembangunan tidak bisa maksimal. “Selama masih sistem bagito atau bagi roto maka pembangunan tidak akan pernah tuntas. Ini yang harus menjadi evaluasi,” imbuhnya.
Menanggapi hal ini, Kabid Bina Marga DPU Gresik Eddy Pancoro mengakui memang anggaran yang diterimnya terus menurun setiap tahun. Menurut dia, untuk memaksimalkan pembangunan jalan dan jembatan memang dibutuhkan anggaran antara Rp 300 miliar hingga Rp 400 miliar setiap tahun. “Dengan anggaran terbatas kami saat ini fokus pada penanganan jalan yang rusak parah. Kami sudah klasifikasikan kondisi jalan milik kabupaten sepanjang 512 kilometer,” ungkapnya. (rof)
