Pansus LKPJ DPRD Gresik Soroti Kinerja BUMD dan Indikator Pembangunan 2025
RADAR GRESIK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik tengah intensif menggelar Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahun 2025.
Bertempat di ruang Paripurna DPRD Gresik, pansus ini melakukan bedah mendalam terhadap sejumlah sektor strategis, dengan fokus utama pada kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta capaian indikator pembangunan daerah.
Ketua Pansus LKPJ DPRD Gresik, Faqih Usman, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya masih berada dalam fase pengumpulan serta pendalaman data sebelum nantinya merumuskan rekomendasi resmi kepada pemerintah daerah.
Baca Juga: Nekat Gondol Motor di Warung Kopi, Remaja Asal Bungah Gresik Tertangkap Usai Aksi Kejar-kejaran
“Pendalaman terhadap persoalan-persoalan terus kami lakukan. Setelah itu akan kami rapatkan secara internal untuk menentukan langkah tindak lanjut dan rekomendasinya seperti apa. Sampai hari ini, rekomendasi belum kami putuskan,” ujar Faqih, Senin (13/4/2026).
Salah satu poin krusial yang menjadi sorotan Pansus adalah performa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Faqih menekankan bahwa akses terhadap air bersih bukan sekadar urusan teknis, melainkan variabel penting dalam mengukur kesejahteraan masyarakat.
“PDAM ini kaitannya dengan pemenuhan air bersih, yang menjadi salah satu indikator kemiskinan multidimensi. Ini yang kami eksplorasi lebih dalam,” ucapnya.
Selain isu air bersih, Pansus mulai menyisir sektor migas, pendidikan, dan kesehatan. Faqih mengungkapkan adanya beberapa indikator yang belum mencapai target, termasuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan indikator kemiskinan multidimensi, yang memerlukan klarifikasi mendalam dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
“Kalau ada indikator yang tidak tercapai, tentu harus ditanyakan apa penyebabnya. Ini yang sedang kami dalami bersama tim LKPJ dan dinas terkait,” imbuhnya.
Kritik tajam juga datang dari Anggota DPRD Komisi II, Muhammad Kurdi. Pria yang akrab disapa Gus Kurdi ini menyoroti minimnya kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, fungsi profit yang seharusnya berjalan beriringan dengan fungsi sosial masih jauh dari harapan.
