Menu Kelapa Utuh Viral, DPRD Gresik Dukung Langkah Tegas BGN Tindak Sembilan SPPG Nakal
RADAR GRESIK – Langkah tegas Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menjaga kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat dukungan penuh dari legislatif di daerah.
Hal ini menyusul keputusan BGN untuk menghentikan sementara operasional atau men-suspend sembilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Gresik setelah sempat viralnya menu kelapa utuh dalam sajian bagi siswa di media sosial.
Wakil Ketua DPRD Gresik, Mujid Riduan, menilai sanksi yang dijatuhkan oleh pemerintah pusat sudah tepat sebagai bentuk evaluasi serius.
Baca Juga: Jaga Keharmonisan Kota Santri, DPRD Gresik Ajak Warga Perkuat Toleransi dan Optimalkan Zakat
Menurutnya, program nasional yang bersentuhan langsung dengan kesehatan dan tumbuh kembang anak tidak boleh dikelola dengan standar yang meragukan.
“Iya, sudah tepat memberikan sanksi dari pemerintah pusat terhadap sembilan SPPG di Kabupaten Gresik dengan penghentian sementara operasionalnya. Hal ini harus menjadi pelajaran penting,” ujar Mujid Riduan saat memberikan tanggapan pada Senin (16/3).
Politisi PDI Perjuangan ini menekankan bahwa setiap SPPG sebenarnya telah dibekali dengan tenaga ahli gizi serta standar pelayanan kesehatan yang sangat ketat. Oleh sebab itu, penyajian menu makanan kepada para siswa harus melalui pertimbangan medis dan gizi yang matang, bukan sekadar pemenuhan kuantitas secara asal-asalan.
Mujid menegaskan, integritas dapur MBG harus dijaga mulai dari hulu hingga hilir. Proses pengolahan hingga penyajian makanan wajib memenuhi standar kebersihan dan kelayakan yang tinggi untuk memastikan makanan yang sampai ke tangan siswa benar-benar bermanfaat.
“SPPG sudah dilengkapi ahli gizi dan standar pelayanan kesehatan. Jadi menu MBG tidak bisa asal-asalan. Di dapur MBG juga harus higienis, mulai dari tempat nasi hingga proses penyajiannya,” jelasnya lebih lanjut.
Melalui kejadian ini, Mujid berharap seluruh dapur MBG di Kabupaten Gresik segera berbenah dan menyesuaikan operasional mereka sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan oleh BGN.
Ia tidak ingin program yang memiliki misi mulia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ini justru terhambat oleh tata kelola yang kurang profesional di lapangan.
