Jelang Lebaran, Komisi III DPRD Gresik Desak OPD Percepat Perbaikan Jalan dan PJU
RADAR GRESIK – Komisi III DPRD Gresik menggelar rapat dengar pendapat (hearing) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.
Pertemuan ini dilakukan guna mengevaluasi koordinasi kinerja kegiatan tahun anggaran 2026, dengan fokus utama pada kesiapan infrastruktur menyambut hari raya Idulfitri.
Dalam rapat tersebut, legislatif menyoroti tiga poin krusial yang dianggap paling mendesak bagi masyarakat, yakni kondisi infrastruktur jalan, efektivitas Penerangan Jalan Umum (PJU), serta pengelolaan sampah.
Ketiga hal ini dinilai sebagai faktor penentu kenyamanan warga saat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan hingga mudik lebaran mendatang.
Ketua Komisi III DPRD Gresik, Sulis Irbansyah, menjelaskan bahwa pihaknya memanggil jajaran OPD teknis mulai dari Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR), Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman (CKCKP), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), hingga Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarla).
“Komisi tekankan OPD untuk kinerja infrastruktur jalan, PJU juga sampah yang sekarang jadi momok. Sebab tiap hari jumlahnya terus bertambah besar, sedangkan fasilitas pendukung pengangkut sampah kurang,” kata Sulis Irbansyah, Senin (2/3).
Terkait infrastruktur, Komisi III mendorong DPUTR melalui tim Unit Reaksi Cepat (URC) untuk memprioritaskan penambalan jalan berlubang di jalur-jalur utama. Mengingat waktu yang semakin mendesak menuju lebaran, proses pengerjaan diminta segera tuntas agar kondisi jalan laik bagi pengendara.
Sementara itu, Dinas Perhubungan mendapatkan penekanan khusus terkait normalisasi PJU. Beberapa titik lampu yang mati atau rusak diinstruksikan untuk segera diganti guna menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat saat beraktivitas di malam hari.
Sulis juga memberikan catatan serius bagi Dinas Lingkungan Hidup terkait penanganan sampah yang volumenya kian meningkat. Ia meminta agar regulasi diperkuat hingga ke tingkat paling bawah.
“Untuk DLH, penekanan Perda 2010. Segera disosialisasikan di desa agar segera membuat Peraturan Desa (Perdes) untuk pembuangan sampah. Seterusnya, nanti akan ditindaklanjuti oleh DLH untuk dibuang ke TPA,” imbuhnya.
Langkah pengawasan ketat ini dilakukan agar masyarakat bisa menikmati momen akhir Ramadan dan lebaran dengan nyaman tanpa terganggu masalah fasilitas umum.
“Kita juga menerima laporan dari masyarakat, baik adanya jalan rusak dan berlubang, PJU juga sampah. Upaya ini dilakukan agar setiap rencana dan program kegiatan yang sudah ada dari OPD diawasi bersama,” pungkas Sulis. (jar/han)
