Bawaslu Gresik Dorong Digitalisasi Adminduk, Validasi Data Kunci Efisiensi Anggaran Pemilu
RADAR GRESIK – Akurasi data kependudukan ternyata tidak hanya krusial bagi pelayanan publik, tetapi juga menjadi kunci efisiensi anggaran negara dalam skala besar.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gresik mengungkapkan bahwa negara berpotensi menghemat anggaran hingga Rp 3 triliun jika data kependudukan benar-benar valid dan mutakhir, sehingga proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit) dalam pemilu tidak perlu lagi dilakukan secara manual.
Hal tersebut ditegaskan oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Gresik, Habibur Rohman, dalam Forum Konsultasi Publik Tahun 2026 bertajuk “Transformasi Pelayanan Digital Administrasi Kependudukan (Adminduk) untuk Mendukung Pelayanan Dasar”.
"Setiap pemilu kami harus turun langsung melakukan validasi data pemilih. Jika data kependudukan sudah akurat dan mutakhir, anggaran pemilu secara nasional bisa dihemat sekitar Rp 3 triliun. Angka ini mengacu pada jumlah TPS Pemilu 2024, karena proses Coklit tidak perlu dilakukan lagi," jelas Habib.
Namun, Habib menyoroti tantangan besar berupa rendahnya kesadaran masyarakat dalam memperbarui data kependudukan. Salah satu isu klasik yang terus berulang adalah data warga yang sudah meninggal dunia namun tidak dilaporkan oleh ahli warisnya, sehingga tetap tercatat sebagai pemilih aktif.
"Persoalannya ada pada kesadaran. Harus ada mekanisme dan payung hukum yang kuat, karena sampai sekarang masih banyak warga meninggal yang administrasinya tidak diurus," tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dispendukcapil Kabupaten Gresik, Muhammad Hari Syawaludin, menegaskan bahwa pembaruan data sangat bergantung pada keaktifan warga. Petugas kependudukan memiliki keterbatasan untuk mengetahui perubahan data tanpa adanya laporan dari pihak yang bersangkutan.
"Petugas Dukcapil tidak akan tahu jika tidak ada laporan. Misalnya, seseorang sudah tinggal di Gresik 10 tahun tapi KTP masih alamat Jakarta. Yang paling tahu adalah warga itu sendiri, maka mereka harus proaktif meng-update datanya," tegas Hari.
Dispendukcapil Gresik berkomitmen terus mendorong transformasi digital agar layanan kependudukan semakin mudah diakses. Meski demikian, Bawaslu mengingatkan agar digitalisasi ini tetap inklusif dan tidak menyulitkan kelompok masyarakat tertentu yang mungkin gagap teknologi.
Pemerintah berharap dengan sinkronisasi data kependudukan yang baik hingga ke tingkat nasional, segala bentuk pelayanan dasar maupun agenda politik seperti pemilu dapat berjalan lebih efisien, akurat, dan transparan. (jar/han)
