Finalisasi Ranperda Riparkab, DPRD Gresik Bidik Target 10 Juta Wisatawan pada 2030
RADAR GRESIK — Komisi II DPRD Kabupaten Gresik tengah mematangkan finalisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten (Riparkab) Gresik.
Regulasi ini diproyeksikan menjadi kompas pembangunan sektor pariwisata daerah untuk jangka panjang, yakni tahun 2026 hingga 2040.
Dalam proses finalisasi tersebut, Anggota Komisi II DPRD Gresik, Muhammad Kurdi, memberikan catatan kritis mengenai perlunya indikator capaian yang jelas.
Ia menekankan bahwa Riparkab tidak boleh hanya menjadi dokumen formalitas, tetapi harus memuat target kunjungan wisatawan yang konkret dan terukur.
“Gresik harus memiliki target pariwisata yang konkret. Dalam Ranperda ini belum dijelaskan secara rinci. Saya ingin ada indikator yang jelas, misalnya kenaikan jumlah kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun nusantara di setiap periodenya,” tegas Kurdi, Minggu (21/12).
Berdasarkan data saat ini, kunjungan wisatawan ke Kabupaten Gresik berkisar antara 4,1 hingga 4,3 juta orang per tahun.
Namun, Kurdi menyoroti adanya ketimpangan destinasi, di mana angka tersebut masih didominasi oleh wisata religi, khususnya Makam Sunan Giri dan Makam Maulana Malik Ibrahim (Sunan Gresik).
Politisi Fraksi Gerindra ini mendorong agar destinasi non-religi mulai dipacu pertumbuhannya agar peta kunjungan wisatawan lebih merata.
Ia mematok target ambisius: pada periode 2026-2030, kunjungan wisatawan diharapkan menembus 10 juta orang per tahun, dan melonjak hingga 15 juta orang pada periode 2030-2040.
Untuk mencapai target tersebut, beberapa poin strategis yang diusulkan antara lain optimalisasi wisata potensial guna memacu pengembangan destinasi seperti Pantai Delegan, Wisata Alam Gosari (WAG), Lontar Sewu, serta berbagai desa wisata yang kini mulai tumbuh.
Selain itu juga penguatan pokdarwis mendorong kejelasan dukungan anggaran bagi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang merupakan garda terdepan pengelola wisata di tingkat desa.
“Pokdarwis ini sudah berjalan, tapi dukungan anggarannya masih belum jelas. Ini harus dipertegas dalam perencanaan agar mereka bisa maksimal membantu pengelolaan pariwisata yang berdampak langsung pada ekonomi daerah,” imbuh Kurdi.
Dengan adanya RIPARKAB yang kuat, DPRD berharap Gresik mampu bertransformasi menjadi destinasi wisata unggulan di Jawa Timur yang mandiri dan kompetitif, melampaui ketergantungan pada sektor industri semata. (jar/han)
