GRESIK– Pemerintah pusat bergerak cepat dalam menindaklanjuti temuan beras yang tidak layak konsumsi pada program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Gresik. Salah satunya dengan menerjunkan tim ke Desa Morowudi, Cerme. Kemensos turun bersama tim Mabes Polri ke Kabupaten Gresik, Jumat (21/1).
Hal ini dibenarkan Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Gresik, dr Ummi Khoiroh. Umi mengungkapkan jika tim tersebut datang ke kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Gresik pada pukul 08.00 WIB, Jumat (21/1) guna menindaklanjuti temuan beras program BPNT.
“Begitu tiba di kantor kami langsung melakukan monitoring bersama ke lapangan, termasuk memanggil agen perbankan sebagai penyalur bansos BPNT ke KPM,” ujar Ummi di kantor Dinsos Gresik, Jumat (21/1).
Ummi menjelaskan, dari monitoring ini tim Kemensos RI dan Mabes Polri memberikan perhatian khusus pada agen-agen penyalur Bansos BPNT. Di samping itu, tim juga melakukan konfirmasi kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Desa Morowudi terkait informasi yang saat ini hangat dibicarakan.
“Semua agen dikumpulkan untuk mendapatkan arahan sekaligus evaluasi agar ke depan tidak terjadi lagi,” imbuhnya. (fir/rof)
GRESIK– Pemerintah pusat bergerak cepat dalam menindaklanjuti temuan beras yang tidak layak konsumsi pada program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Gresik. Salah satunya dengan menerjunkan tim ke Desa Morowudi, Cerme. Kemensos turun bersama tim Mabes Polri ke Kabupaten Gresik, Jumat (21/1).
Hal ini dibenarkan Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Gresik, dr Ummi Khoiroh. Umi mengungkapkan jika tim tersebut datang ke kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Gresik pada pukul 08.00 WIB, Jumat (21/1) guna menindaklanjuti temuan beras program BPNT.
“Begitu tiba di kantor kami langsung melakukan monitoring bersama ke lapangan, termasuk memanggil agen perbankan sebagai penyalur bansos BPNT ke KPM,” ujar Ummi di kantor Dinsos Gresik, Jumat (21/1).
Ummi menjelaskan, dari monitoring ini tim Kemensos RI dan Mabes Polri memberikan perhatian khusus pada agen-agen penyalur Bansos BPNT. Di samping itu, tim juga melakukan konfirmasi kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Desa Morowudi terkait informasi yang saat ini hangat dibicarakan.
“Semua agen dikumpulkan untuk mendapatkan arahan sekaligus evaluasi agar ke depan tidak terjadi lagi,” imbuhnya. (fir/rof)
