GRESIK – Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik bakal memantau penggunaan Dana Desa (DD) untuk penanggulangan Covid-19. Aparat desa diminta tetap harus menjalankannya sesuai ketentuan yang berlaku. Meskipun kondisinya darurat.
Kasi Intel Kejari Gresik Dimaz Atmadi Brata Anandiyansyah mengatakan kebijakan untuk menggunakan DD dalam penanggulangan Covid-19 sangat baik. Namun, pelaksanaannya harus tetap sesuai egulasi.
Misalnya, terkait kebijakan Bupati terkait penggunaan DD untuk pembelian Oxymeter. Perlu diingat pembelian itu harus mengikuti regulasi. Selain itu harus bisa di pertanggung jawabankan Dana Desa. “Sebab dana tersebut sumber dananya dari APBN dan APBD. Bila ada penyelewengan tentu saja Aparatur Penegak Hukum (APH) melakukan tindakan yang diperlukan,” ujarnya, Senin (26/7).
Dimaz mengungkapkan kebijakan bupati Gresik harus sesuai peruntukannya dan bisa dipertanggungjawabkan. “Kami meminta pada semua pihak agar bersama-sama mengontrol penggunaan DD. Minimal harus ada juknis (petunjuk teknis) terkait kebijakan tersebut, ” pungkasnya. (yud/rof)
GRESIK – Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik bakal memantau penggunaan Dana Desa (DD) untuk penanggulangan Covid-19. Aparat desa diminta tetap harus menjalankannya sesuai ketentuan yang berlaku. Meskipun kondisinya darurat.
Kasi Intel Kejari Gresik Dimaz Atmadi Brata Anandiyansyah mengatakan kebijakan untuk menggunakan DD dalam penanggulangan Covid-19 sangat baik. Namun, pelaksanaannya harus tetap sesuai egulasi.
Misalnya, terkait kebijakan Bupati terkait penggunaan DD untuk pembelian Oxymeter. Perlu diingat pembelian itu harus mengikuti regulasi. Selain itu harus bisa di pertanggung jawabankan Dana Desa. “Sebab dana tersebut sumber dananya dari APBN dan APBD. Bila ada penyelewengan tentu saja Aparatur Penegak Hukum (APH) melakukan tindakan yang diperlukan,” ujarnya, Senin (26/7).
Dimaz mengungkapkan kebijakan bupati Gresik harus sesuai peruntukannya dan bisa dipertanggungjawabkan. “Kami meminta pada semua pihak agar bersama-sama mengontrol penggunaan DD. Minimal harus ada juknis (petunjuk teknis) terkait kebijakan tersebut, ” pungkasnya. (yud/rof)
