alexametrics
24 C
Gresik
Thursday, 26 May 2022

Dukung Nenek Sriamah, Puluhan Warga Geruduk Kantor PN

GRESIK – Puluhan warga yang berasal dari lembaga swadaya masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM-GMBI) memadati area Pengadilan Negeri Gresik, Mereka datang untuk mengawal persidangan kasus tanah yang dialami seorang nenek bernama Sriamah, Kamis (26/11).

Dengan membawa pengeras suara dan sejumlah bendera, para demonstran melakukan orasi dan aksi di depan gerbang kantor PN Gresik. Sempat terjadi insiden debat antara pendemo dan aparat yang berjaga karena para pendemo berusaha merangsek masuk mengawal persidangan. Beruntung tidak terjadi kericuhan setelah aparat kepolisian mempersilakan 10 orang perwakilan masuk.

Ketua GMBI wilayah Jawa Timur Sugeng S Putra mengungkapkan, kedatangannya adalah untuk mendampingi nenek Sriamah dalam mengikuti persidangan. Menurutnya, permasalahan bermula ketika tanah yang dimiliki Sriamah telah digusur dan dijadikan akses perumahan Ahsana Baitul Ummah, Desa Dungus, Kecamatan Cerme. Namun, sudah berjalan sekitar dua tahun ganti rugi atas tanah tersebut belum juga diberikan.

“Kami datang mendampingi Bu Sriamah untuk mendapatkan haknya atas tanah-tanahnya. Kami menuntut agar tanah tersebut dikembalikan atau diganti dengan harga yang sesuai,”ungkapnya.

Ditambahkan, terkait kasus tanah ini sebenarnya sudah pernah dilakukan mediasi bersama PT Habibi Halal Berkah Melimpah yang merupakan pihak pengembang. Namun tidak ada kesepakatan dari Sriamah dan pihak pengembang. Hingga akhirnya PT Habibi malah melakukan jalur hukum dengan menggugat Sriamah di pengadilan. Untuk itu, pihaknya pun berupaya untuk mendampingi dan mengawal kasus yang menimpa nenek yang sudah renta tersebut.

“Ini pengembang malah menggugat Bu Sriamah. Kita akan kawal sampai tuntas sampai hak Bu Sriamah diterima,” tambahnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum PT Habibi Halal Berkah Melimpah, Mochamad Nukson mengungkapkan bahwa sidang tersebut merupakan sidang pertama atas gugatan pihaknya terhadap Sriamah, Ummu dan turut tergugat GMBI. Perkaranya yakni terkait wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan pihak Sriamah.

Menurutnya, sebelum dibawa keranah hukum pihaknya telah melakukan mediasi bersama Sriamah. Namun permasalahan tersebut tidak mendapatkan kesepakatan yang sesuai. Sriamah malah meminta harga beli tanahnya Rp. 5 juta per meter. Hal tersebut menurutnya tidak sesuai dengan perjanjian jual beli yang telah dilakukan sebelumnya.

“Dalam perjanjian jual beli, harga yang disepakati sebesar Rp 407 ribu sekian. Namun, Bu Sriamah malah menyatakan di muka umum harga per meternya Rp. 5 juta. Hal tersebut sudah wanprestasi,” ujarnya.

Untuk itu pihaknya membawa perkara ini ke ranah hukum. Yakni dengan menggugat Sriamah selaku pemilik SHM tanah, Umu selaku anak dari pemilik karena telah melakukan melakukan pencemaran dan turut tergugat GMBI selaku yang diberikan kuasa oleh Umu.

Nukson menyebut, langkah hukum ini dilakukan karena tidak ada kesepakatan dalam beberapa mediasi yang telah dilakukan. Dengan jalan ini, harapannya mendapatkan penyelesaian permasalahan.

“Dua Minggu lagi akan dilakukan mediasi. Di tenggang waktu itu harapannya ada komunikasi yang bisa dibangun untuk menyelesaikan persoalan,” pungkasnya.(yud/rof)

GRESIK – Puluhan warga yang berasal dari lembaga swadaya masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM-GMBI) memadati area Pengadilan Negeri Gresik, Mereka datang untuk mengawal persidangan kasus tanah yang dialami seorang nenek bernama Sriamah, Kamis (26/11).

Dengan membawa pengeras suara dan sejumlah bendera, para demonstran melakukan orasi dan aksi di depan gerbang kantor PN Gresik. Sempat terjadi insiden debat antara pendemo dan aparat yang berjaga karena para pendemo berusaha merangsek masuk mengawal persidangan. Beruntung tidak terjadi kericuhan setelah aparat kepolisian mempersilakan 10 orang perwakilan masuk.

Ketua GMBI wilayah Jawa Timur Sugeng S Putra mengungkapkan, kedatangannya adalah untuk mendampingi nenek Sriamah dalam mengikuti persidangan. Menurutnya, permasalahan bermula ketika tanah yang dimiliki Sriamah telah digusur dan dijadikan akses perumahan Ahsana Baitul Ummah, Desa Dungus, Kecamatan Cerme. Namun, sudah berjalan sekitar dua tahun ganti rugi atas tanah tersebut belum juga diberikan.

-

“Kami datang mendampingi Bu Sriamah untuk mendapatkan haknya atas tanah-tanahnya. Kami menuntut agar tanah tersebut dikembalikan atau diganti dengan harga yang sesuai,”ungkapnya.

Ditambahkan, terkait kasus tanah ini sebenarnya sudah pernah dilakukan mediasi bersama PT Habibi Halal Berkah Melimpah yang merupakan pihak pengembang. Namun tidak ada kesepakatan dari Sriamah dan pihak pengembang. Hingga akhirnya PT Habibi malah melakukan jalur hukum dengan menggugat Sriamah di pengadilan. Untuk itu, pihaknya pun berupaya untuk mendampingi dan mengawal kasus yang menimpa nenek yang sudah renta tersebut.

“Ini pengembang malah menggugat Bu Sriamah. Kita akan kawal sampai tuntas sampai hak Bu Sriamah diterima,” tambahnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum PT Habibi Halal Berkah Melimpah, Mochamad Nukson mengungkapkan bahwa sidang tersebut merupakan sidang pertama atas gugatan pihaknya terhadap Sriamah, Ummu dan turut tergugat GMBI. Perkaranya yakni terkait wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan pihak Sriamah.

Menurutnya, sebelum dibawa keranah hukum pihaknya telah melakukan mediasi bersama Sriamah. Namun permasalahan tersebut tidak mendapatkan kesepakatan yang sesuai. Sriamah malah meminta harga beli tanahnya Rp. 5 juta per meter. Hal tersebut menurutnya tidak sesuai dengan perjanjian jual beli yang telah dilakukan sebelumnya.

“Dalam perjanjian jual beli, harga yang disepakati sebesar Rp 407 ribu sekian. Namun, Bu Sriamah malah menyatakan di muka umum harga per meternya Rp. 5 juta. Hal tersebut sudah wanprestasi,” ujarnya.

Untuk itu pihaknya membawa perkara ini ke ranah hukum. Yakni dengan menggugat Sriamah selaku pemilik SHM tanah, Umu selaku anak dari pemilik karena telah melakukan melakukan pencemaran dan turut tergugat GMBI selaku yang diberikan kuasa oleh Umu.

Nukson menyebut, langkah hukum ini dilakukan karena tidak ada kesepakatan dalam beberapa mediasi yang telah dilakukan. Dengan jalan ini, harapannya mendapatkan penyelesaian permasalahan.

“Dua Minggu lagi akan dilakukan mediasi. Di tenggang waktu itu harapannya ada komunikasi yang bisa dibangun untuk menyelesaikan persoalan,” pungkasnya.(yud/rof)

Most Read

Berita Terbaru

/