alexametrics
27 C
Gresik
Saturday, 21 May 2022

Penyaluran BPNT Masih Disunat, Aktivis Lapor Polisi

GRESIK – Kasus penyunatan bantuan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ternyata hingga kini masih terus terjadi. Kemarin, giliran aktivis Badan Koordinasi Nasional (Bakornas) Garda Mencegah dan Mengobati (GMDM) Kabupaten Gresik yang menyampaikan laporan dugaan penyunatan kepada Unit Tipiter Polres Gresik, Rabu (18/11).

Ketua Bakornas GMDM Kabupaten Gresik Gresik Hariyono mengatakan penyunatan bantuan mereka temukan di Desa Wedoroanom, Kecamatan Driyorejo. Kondisi ini sangat merugikan masyarakat. Apalagi, bantuan BPNT diberikan kepada warga tidak mampu.

Menurut dia, di Desa Wedoroanom pada tahun 2020 ada sebanyak 400 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan BPNT. Masing-masing KPM seharunya menerima barang senilai Rp 200 ribu.

“Tapi setelah kami lakukan investigasi, fakta bantuan berupa komoditas yang diterima masing-masing KPM tak sampai Rp 200 ribu. Jadi, rata-rata bantuan disunat Rp 35 ribu per KPM,” tuturnya.

Menurut Hariyono, komoditas yang diterima KPM dari e-Warong yang ditunjuk harusnya berupa beras merk B9 (10 kg), bawang merah (500 gram), buah apel (1 kg), telur ayam (1 kg), dan daging sapi (500 gram). Namun, saat ditera ulang (ditimbang), dari komoditas tersebut banyak yang disunat (dikurangi).

Misalnya, bawang merah seharusnya 500 gram, ternyata cuma seberat 498 gram, buah apel seharusnya 1 kg cuma 498 gram, teluar ayam 521 gram, dan daging sapi 441 gram.

“Jadi, temuan kami ada dugaan penyunatan bantuan Rp 35 ribu per KPM, sehingga total BPNT yang diterima KPM hanya kisaran Rp 165 ribu sampai Rp 175 ribu per KPM. Padahal seharusnya Rp 200 ribu, sehingga ada uang dugaan penyunatan BPNT dari 400 KPM sekitar Rp 14 juta per bulan,” ungkapnya.

Hariyono juga menduga ada praktik KKN dalam penunjukan e-Warong yang menyalurkan BPNT. Sebab, ada e-Warong yang digantung keberadaannya, dan diganti dengan agen e-Warong baru yang lokasinya berada di rumah salah satu perangkat Desa Wedoroanom.

Untuk itu, Hariyono berharap agar Polres Gresik serius mengusut tuntas dugaan penyunatan BPNT di Desa Wedoroanom Kecamatan Driyorejo.

Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Wedoroanom, Mas’ud saat dikonfirmasi menyatakan jika pihak pemdes tak ikut terlibat dalam penyaluran BPNT. Sebab, penyaluran diserahkan kepada e-Warong kerja sama dengan bank yang ditunjuk.

“Kami justri mengimbau agar penyaluran BPNT kepada KPM dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Mas’ud. (fir/rof)

GRESIK – Kasus penyunatan bantuan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ternyata hingga kini masih terus terjadi. Kemarin, giliran aktivis Badan Koordinasi Nasional (Bakornas) Garda Mencegah dan Mengobati (GMDM) Kabupaten Gresik yang menyampaikan laporan dugaan penyunatan kepada Unit Tipiter Polres Gresik, Rabu (18/11).

Ketua Bakornas GMDM Kabupaten Gresik Gresik Hariyono mengatakan penyunatan bantuan mereka temukan di Desa Wedoroanom, Kecamatan Driyorejo. Kondisi ini sangat merugikan masyarakat. Apalagi, bantuan BPNT diberikan kepada warga tidak mampu.

Menurut dia, di Desa Wedoroanom pada tahun 2020 ada sebanyak 400 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan BPNT. Masing-masing KPM seharunya menerima barang senilai Rp 200 ribu.

-

“Tapi setelah kami lakukan investigasi, fakta bantuan berupa komoditas yang diterima masing-masing KPM tak sampai Rp 200 ribu. Jadi, rata-rata bantuan disunat Rp 35 ribu per KPM,” tuturnya.

Menurut Hariyono, komoditas yang diterima KPM dari e-Warong yang ditunjuk harusnya berupa beras merk B9 (10 kg), bawang merah (500 gram), buah apel (1 kg), telur ayam (1 kg), dan daging sapi (500 gram). Namun, saat ditera ulang (ditimbang), dari komoditas tersebut banyak yang disunat (dikurangi).

Misalnya, bawang merah seharusnya 500 gram, ternyata cuma seberat 498 gram, buah apel seharusnya 1 kg cuma 498 gram, teluar ayam 521 gram, dan daging sapi 441 gram.

“Jadi, temuan kami ada dugaan penyunatan bantuan Rp 35 ribu per KPM, sehingga total BPNT yang diterima KPM hanya kisaran Rp 165 ribu sampai Rp 175 ribu per KPM. Padahal seharusnya Rp 200 ribu, sehingga ada uang dugaan penyunatan BPNT dari 400 KPM sekitar Rp 14 juta per bulan,” ungkapnya.

Hariyono juga menduga ada praktik KKN dalam penunjukan e-Warong yang menyalurkan BPNT. Sebab, ada e-Warong yang digantung keberadaannya, dan diganti dengan agen e-Warong baru yang lokasinya berada di rumah salah satu perangkat Desa Wedoroanom.

Untuk itu, Hariyono berharap agar Polres Gresik serius mengusut tuntas dugaan penyunatan BPNT di Desa Wedoroanom Kecamatan Driyorejo.

Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Wedoroanom, Mas’ud saat dikonfirmasi menyatakan jika pihak pemdes tak ikut terlibat dalam penyaluran BPNT. Sebab, penyaluran diserahkan kepada e-Warong kerja sama dengan bank yang ditunjuk.

“Kami justri mengimbau agar penyaluran BPNT kepada KPM dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Mas’ud. (fir/rof)

Most Read

Berita Terbaru

/