Peduli Pendidikan Inklusi, Ning Lia Istifhama Kunjungi UPT SDN 13 Gresik
RADAR GRESIK – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dr. Lia Istifhama, M.E.I., atau yang akrab disapa Ning Lia, menunjukkan kepedulian mendalam terhadap dunia pendidikan inklusi.
Hal tersebut terlihat saat ia mengunjungi UPT SDN 13 Gresik, salah satu sekolah yang dikenal memiliki kelas inklusi bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), Rabu (19/11).
Kehadiran senator perempuan asal Jawa Timur ini disambut hangat dengan alunan angklung yang dimainkan secara apik oleh siswa-siswi kelas inklusi. Suasana keakraban langsung terasa ketika Ning Lia bercengkrama dan menyapa para siswa satu per satu.
Dalam interaksinya, Ning Lia tampak kagum dengan potensi para siswa meski memiliki keterbatasan. Ia sempat berkomunikasi dengan Keysha, seorang siswa tuna rungu, dan dibuat takjub oleh Andra, siswa inklusi yang ternyata fasih berbahasa Inggris. Tak hanya itu, diketahui salah satu siswa bernama Arya bahkan aktif memiliki kanal YouTube sendiri.
Momen hangat juga terjadi saat seorang siswa dengan polos melontarkan pertanyaan mengenai siapa sosok Ning Lia dan apa pekerjaannya.
"Ini adalah amanah yang dititipkan kepada saya selaku DPD RI. Tugas saya adalah sering terjun ke masyarakat untuk mendengar dan memperjuangkan aspirasi," jawab Ning Lia dengan santai dan penuh kasih sayang.
Dalam kesempatan tersebut, Ning Lia juga mengajak siswa berinteraksi dengan hafalan Rukun Iman serta mensosialisasikan pentingnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menunjang tumbuh kembang anak.
Di hadapan komite sekolah dan paguyuban orang tua, Ning Lia menekankan pentingnya kerukunan dan sinergi antara guru dan wali murid untuk saling menguatkan. Ia menyoroti tantangan berat yang dihadapi sekolah inklusi saat ini.
"Kebutuhan pelayanan pendidikan harus memenuhi harapan orang tua. Namun, kita melihat realitas di mana dari 28 pendaftar, hanya 5 siswa ABK yang bisa diterima karena keterbatasan anggaran dan fasilitas," ujar Ning Lia.
Menurutnya, setiap daerah memiliki risiko dan tantangan berbeda. Fokus pembangunan tidak boleh hanya pada infrastruktur fisik, melainkan juga pelayanan non-infrastruktur seperti pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
"Guru pendamping (GPK) di sini ada lima orang, namun mereka dituntut menghadapi kompleksitas yang tinggi karena setiap ABK memiliki kebutuhan dan penanganan yang berbeda-beda. Saya memohon kepada Bapak Presiden agar dapat mengkaji ulang kebijakan terkait hal ini demi pemenuhan hak pendidikan anak-anak istimewa ini," tegas keponakan Khofifah Indar Parawansa tersebut.
Sementara itu, Kepala UPT SDN 13 Gresik Sri Endriana, M.Pd menyampaikan beberapa keluhan mendasar terkait operasional pendidikan inklusi. Mengingat sekolah ini menjadi rujukan utama bagi warga yang ingin mendaftarkan anak-anak istimewanya, namun terbentur kendala biaya.
"Kami adalah sekolah rujukan pendidikan inklusi. Akibat keterbatasan sarana dan prasarana, dengan berat hati kami membatasi hanya menerima lima siswa ABK," ungkapnya.
Pihak sekolah juga menyoroti dampak dari pengalihan kewenangan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang dikembalikan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Hal ini dinilai membuat anggaran menjadi terbatas. (rir/han)
