Jelang PPDB 2025, Komisi IV DPRD Gresik Minta Dispendik Data Lulusan SD dan Jumlah Rombel SMP, Begini Tujuannya

RADAR GRESIK - Menjelang pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2025, Komisi IV DPRD Gresik meminta Dinas Pendidikan (Dispendik) melakukan pendataan jumlah lulusan sekolah dasar (SD) dan ketersediaan rombongan belajar (rombel) di jenjang sekolah menengah pertama (SMP).
Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh lulusan SD bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP tanpa terkendala ketersediaan tempat.
Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Mochamad Zaifuddin, menjelaskan bahwa data yang diperlukan meliputi jumlah lulusan dari SD negeri, SD swasta, serta Madrasah Ibtidaiyah (MI).
"Kami juga minta data rombel SMP negeri, swasta, hingga MI untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif," ujar politisi senior Partai Gerindra Gresik ini.
Ia menegaskan bahwa terkait data madrasah, Dispendik harus segera berkoordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag). "Karena untuk madrasah berada di bawah naungan Kemenag. Kami minta Dispendik segera melakukan koordinasi," katanya.
Menurutnya, data ini sangat penting untuk memastikan ketersediaan rombel di SMP dan madrasah cukup untuk menampung seluruh lulusan SD. "Kami meminta data tersebut disusun berdasarkan kecamatan agar dapat diketahui detailnya," tandas Zaifuddin.
Komisi IV DPRD Gresik juga berencana mengadakan Forum Diskusi Grup (FGD) dengan melibatkan berbagai pihak. Selain Dispendik dan Kemenag, FGD ini juga akan melibatkan perwakilan sekolah negeri, swasta, serta madrasah.
"Diskusi ini akan membantu mengidentifikasi kecamatan mana saja yang jumlah rombel SMP-nya tidak mencukupi," katanya.
Dalam FGD tersebut, pihaknya akan meminta masukan dari semua pihak terkait langkah yang harus diambil jika ada kecamatan yang mengalami kekurangan rombel.
"Apakah perlu menambah rombel di swasta atau madrasah, atau solusi lain. Yang pasti, kami ingin memastikan seluruh lulusan SD bisa melanjutkan ke SMP," jelasnya.
Ia menambahkan bahwa data ini harus disiapkan oleh Dispendik paling lambat akhir Januari 2025. "Dengan begitu, FGD bisa dilaksanakan mulai Februari dan keputusan dapat segera diambil," imbuhnya.
Sementara itu, Sekretaris Dispendik Gresik, Herawan Eka Kusuma, menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti permintaan tersebut. "Kami akan mengikuti rekomendasi yang diberikan oleh Komisi IV DPRD Gresik," ujarnya singkat. (rof)



