Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Awas, Digitalisasi Ancam Pluralisme di Indonesia

H
Penulis: Hany Akasah❯
Sufyaan Zaidaan Farros, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. (Ist./radar Gresik)
Sufyaan Zaidaan Farros, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. (Ist./radar Gresik)
MALANG - Terdapat 300 etnis di Indonesia yang dilihat dari kondisi sosio-kultural, agama maupun geografis. Sayangnya, neraga yang menjunjung tinggi pluralisme ini masih ditemukan konflik sosial yang didasari ras, suku, dan agama (SARA).

Konsep pluralisme awalnya dikemukakan Christian Wolff dan Immanuel Kant sebagai filosof pencerah eropa sekitar abad ke-18 yang menekankan pada doktrin tentang adanya kemungkinan pandangan-pandangan dunia dikombinasikan dengan kebutuhan untuk mengadopsi sudut pandang universal penduduk dunia.

Pada tahun 1998 tepatnya bulan Mei, muncul sebuah konflik yang dipicu adanya penolakan masyarakat setempat kepada etnis Tionghoa. Konflik 1998 ini menjadi sebuah lembaran gelap evaluasi kita semua sebagai masyarakat Indonesia untuk menjadi masyarakat plural dan multikultur. Menurut McGraw Hill Dictionary Media sosial adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual.

Para perusahaan media sosial telah membuat aturan atau filter dalam memposting video, foto dan memfilter user untuk mengkomentari postingan user lain. Namun banyak sekali hal-hal yang luput dari filter tersebut. Masih banyak komentar-komentar rasis yang memecah suatu bangsa.



Pelaku rasisme di media sosial karena menganggap orang lain atau korban berbeda dengan dirinya atau kelompoknya. Mereka terkadang tidak suka atau membenci SARA yang berbeda dengan kelompoknya. Tujuan mereka melakukan rasisme menjatuhkan suatu golongan dan membuat suatu kelompok atau individu di cap jelek masyarakat. Seperti kasus akun “Ringgo Abdillah” yang diduga menghina institusi Polri dan menghina Presiden RI Joko Widodo.

Kasus rasisme bukan hanya di aspek SARA namun juga aspek hukum dan politik. Pelaku rasisme di aspek politik dilakukan untuk menjatuhkan suatu partai tertentu atau institusi tertentu selain rasisme.

Media sosial juga di jadikan lahan propaganda oleh pemerintah yang dimana propaganda tersebut bertujuan untuk mempermudah jalannya program-program yang dilakukan. Pelaku rasisme dalam aspek politik dan hukum disebut buzzer.

Menurut CIPG, buzzer adalah individu atau akun yang memiliki kemampuan amplifikasi pesan dengan cara menarik perhatian atau membangun percakapan, lalu bergerak dengan motif tertentu. Buzzer digunakan oleh suatu kelompok politik dan dipakai untuk kepentingan politik.



Tindakan rasisme bisa dicegah sejak dini dengan bantuan peran orang tua. Yang dimana orang tua memantau dan membatasi gerak anak dalam aspek bermedia sosial. Dan juga mensosialisasikan ilmu pluralisme terhadap anak kecil supaya Ketika mereka dewasa mereka bisa mengimplementasikan pluralitas di kehidupan mereka.

Selain adanya peran orang tua, peran pemerintah pun tak boleh luput. Pemerintah harus lebih ketat membuat atau menjalankan program-program bermedia sosial. Agar kasus rasisme bisa diminimalisir.

Dalam bermedia sosial kita harus memiliki etika, ada tiga etika dalam bermedia sosial. Seperti, pertama, ketika menyebarkan informasi, informasi tersebut harus jelas. Kedua, kita tidak boleh berpatok pada satu sumber. Ketiga, informasi yang diterima harus valid. (*)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Cegah Kebocoran Pajak, Bank Jatim Cabang Gresik Sediakan Infrastruktur Perekam Transaksi Real-Time

Cegah Kebocoran Pajak, Bank Jatim Cabang Gresik Sediakan Infrastruktur Perekam Transaksi Real-Time

Bank Jatim dan Pemkab Gresik tingkatkan transparansi pajak lewat tapping box real-time di restoran, hotel, dan parkir. Inovasi ini cegah kebocoran PAD demi percepatan pembangunan infrastruktur dan Gresik Smart City.

Komitmen Bank Jatim Cabang Gresik Kawal Digitalisasi Daerah Lewat Inovasi Tapping Box

Komitmen Bank Jatim Cabang Gresik Kawal Digitalisasi Daerah Lewat Inovasi Tapping Box

Sinergi Bank Jatim dan Pemkab Gresik pasang 173 tapping box real-time di restoran dan parkir. Inovasi non-tunai ini optimalkan PAD hingga Rp590M (52,91%) per Juli 2026 demi transparansi & percepatan pembangunan daerah.

Lebih dari Satu Dekade, Pemkab Gresik Sabet Opini WTP BPK RI 11 Kali Berturut-Turut

Lebih dari Satu Dekade, Pemkab Gresik Sabet Opini WTP BPK RI 11 Kali Berturut-Turut

Pemerintah Kabupaten Gresik kembali mengukuhkan komitmennya dalam menjaga kredibilitas pengelolaan keuangan negara. Pemkab Gresik sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer