alexametrics
32 C
Gresik
Tuesday, 17 May 2022

Limbah B3 Menganti, DLH Masih Tunggu Hasil Uji Lab

GRESIK – Kasus pencemaran lingkungan di Desa Putat Lor, Kecamatan Menganti hingga kini belum menemui titik terang. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Polres Gresik masih menunggu hasil uji lab. Diperkirakan, hasil uji lab baru keluar minimal 12 hari.

Hal ini seperti yang disampaikan Kabid Pengendalian Pencemaran Lingkungan DLH Gresik, Baktiar Gunawan. Menurut dia, minimal 12 hari hasil uji lab itu sudah keluar. Kemudian diketahui hasilnya. “Minimal 12 hari, sampai saat ini belum kami terima hasil uji labnya,” kata Bahtiar, Jumat (30/10).

Dikatakan, area pergudangan yang berada di pinggir jalan itu, ternyata tidak hanya limbah cair saja. Ada tumpukan limbah padat seperti pasir berwarna hitam. Tumpukan limbah padat itu berada persis di depan bangunan pergudangan yang mangkrak. Informasi yang dihimpun ada 10 tumpukan limbah padat di dalam area pergudangan.

Limbah padat dan limbah cair membuat tanaman yang ada di dalam area pergudangan mati. Tanahnya tandus, bahkan pekarangan warga di sekitar area pergudangan itu juga mati.

“Kalau limbah padatnya, Fly Ash dan Bottom Ash (Faba) sudah pasti limbah bahan berbahaya dan beracun (B3),” imbuhnya.

DLH telah melayangkan surat pemanggilan pertama kepada pemilik area pergudangan PT Hazzel Karya Makmur. Namun, perusahaan yang berada di Surabaya itu mangkir. Tidak memenuhi panggilan.

Sedangkan, Satreskrim Polres Gresik telah memanggil kepala Desa Putat Lor. Kanit Pidek Satreskrim Polres Gresik, Ipda Daniel mengatakan, Kepala Desa Putat Lor, Zaenuri berdalih tidak mengetahui jika lokasi gudang yang dekat dengan kantornya dijadikan tempat pembuangan limbah. “Ngakunya baru tahu setelah dikabari ketua RT dan media,” kata Daniel.

Pihaknya juga akan melayangkan surat panggilan kepada PT Hazzel Karya Makmur sebagai pemilik lahan. “Karena waktu dipanggil DLH gak hadir, jadi kami yang akan surati,” pungkasnya.

Diketahui, pemilik area pergudangan terancam dikenai sanksi administratif meliputi teguran secara tertulis, clean up (pembersihan), pembekuan izin hingga pencabutan izin.

Sedangkan untuk sanksi pidana, terancam dijerat dengan pasal 99 ayat 1 UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Pelaku terancam hukuman penjara selama tiga tahun dan denda sebesar Rp 3 miliar. (fir/rof)

GRESIK – Kasus pencemaran lingkungan di Desa Putat Lor, Kecamatan Menganti hingga kini belum menemui titik terang. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Polres Gresik masih menunggu hasil uji lab. Diperkirakan, hasil uji lab baru keluar minimal 12 hari.

Hal ini seperti yang disampaikan Kabid Pengendalian Pencemaran Lingkungan DLH Gresik, Baktiar Gunawan. Menurut dia, minimal 12 hari hasil uji lab itu sudah keluar. Kemudian diketahui hasilnya. “Minimal 12 hari, sampai saat ini belum kami terima hasil uji labnya,” kata Bahtiar, Jumat (30/10).

Dikatakan, area pergudangan yang berada di pinggir jalan itu, ternyata tidak hanya limbah cair saja. Ada tumpukan limbah padat seperti pasir berwarna hitam. Tumpukan limbah padat itu berada persis di depan bangunan pergudangan yang mangkrak. Informasi yang dihimpun ada 10 tumpukan limbah padat di dalam area pergudangan.

-

Limbah padat dan limbah cair membuat tanaman yang ada di dalam area pergudangan mati. Tanahnya tandus, bahkan pekarangan warga di sekitar area pergudangan itu juga mati.

“Kalau limbah padatnya, Fly Ash dan Bottom Ash (Faba) sudah pasti limbah bahan berbahaya dan beracun (B3),” imbuhnya.

DLH telah melayangkan surat pemanggilan pertama kepada pemilik area pergudangan PT Hazzel Karya Makmur. Namun, perusahaan yang berada di Surabaya itu mangkir. Tidak memenuhi panggilan.

Sedangkan, Satreskrim Polres Gresik telah memanggil kepala Desa Putat Lor. Kanit Pidek Satreskrim Polres Gresik, Ipda Daniel mengatakan, Kepala Desa Putat Lor, Zaenuri berdalih tidak mengetahui jika lokasi gudang yang dekat dengan kantornya dijadikan tempat pembuangan limbah. “Ngakunya baru tahu setelah dikabari ketua RT dan media,” kata Daniel.

Pihaknya juga akan melayangkan surat panggilan kepada PT Hazzel Karya Makmur sebagai pemilik lahan. “Karena waktu dipanggil DLH gak hadir, jadi kami yang akan surati,” pungkasnya.

Diketahui, pemilik area pergudangan terancam dikenai sanksi administratif meliputi teguran secara tertulis, clean up (pembersihan), pembekuan izin hingga pencabutan izin.

Sedangkan untuk sanksi pidana, terancam dijerat dengan pasal 99 ayat 1 UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Pelaku terancam hukuman penjara selama tiga tahun dan denda sebesar Rp 3 miliar. (fir/rof)

Most Read

Berita Terbaru

/