Gresik – Aliansi yang tergabung dalam Gerakan Penolak Lupa (Gepal) melakukan unjuk rasa terkait keterlambatan bantuan langsung tunai (BLT) Jaring pengaman sosial (JPS) Kabupaten Gresik di Gedung DPRS Gresik Jalan Wachid Hasyim, Gresik dan Pemkab Gresik. Keterlambatan itu pada tahap II dan III yakni, bulan Juni dan Juli. Masa aksi membawa spanduk besar bertiulisan “Pemda Gresik gagal tangani Covid-19 dan dampak sosial ekonominya. Realisasikan BLT JPS tahap II dan III secepatnya”.
Korlap Aksi, Syafiuddin menjelaskan, BLT JPS sangat dibutuhkan oleh masyarakat di masa pandemi Covid-19, banyak buruh di-PHK, pengangguran merajarela. Dampaknya, angka kriminalitas meningkat. “Padahal semestinya, bantuan Rp 600 rb per KK tersebut diberikan selama tiga bulan, yakni Mei, Juni, dan Juli. Hal itu meresahkan masyarakat Gresik terutama warga miskin penerima bantuan yang menunggu bantuan tersebut,” kata Udin, Senin (27/7) kemarin.
Dijelaskan, masyarakat Gresik dari kelas bawah menjerit belum terlealisasinya BLT-JPS APD. Apalagi, sebelum masa transisi new normal, penerapan PSBB itu membatasi warga dalam berkumpul dan berinteraksi sosial dengan tunuan memutus mata rantai penularan Covid-19. Ini yang berimbas terhadap sektor ekonomi para warga yang berpenghasilan harian seperti pedagang kaki lima, penjaga warung, dan usaha kecil lainnya. Masa aksi bergeser ke Pemkab Gresik ditemui Kadisnsos Sentot Supriyadi dan Kepala Kantor Kesbangpol Darman, dengan menyatakan BLT-JPS akan dicairkan Selasa besok (28/7).
“Kami sudah berkoordinasi dengan BPPKAD. Rencananya, 84 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Gresik yang akan dicairkan,” kata Sentot Supriyadi ditemani Kesabangpol Pemkab Gresik Darman. Terkait pendataan yang kurang tepat sasaran mekanisme pengajuan data. Mekanisme pendataan desa yang disetorkan dari pemerintahan desa ke Bappeda.
“Silakan koordinasi ke pemerintahan desa untuk lebih jelasnya. Jika ada kesalahan masyarakat bisa langsung Inspektorat,” tutupnya.
Di sisi lain, grafik kenaikan pasien positif Covid-19 di Kabupaten Gresik terus meningkat, tercatat per Minggu (26/7) angka pasien positif Covid-19 di Kabupaten Gresik mencapai 1662 orang. Padahal, pemerintah Kabupaten Gresik bersama DPRD Gresik bersepakat melakukan refocusing atau mengalokasikan APBD tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 senilai Rp 298 miliar.
Massa aksi meminta untuk mengeluarkan surat pernyataan informasi ke publik tentang pencarian BLT-JPS tahap I, II, dan III. Dan mengeluarkan surat pernyataan sikap tehadap gerakan Gepal. Akan dipindah bukukan dari rekening Daerah ke rekening Dinsos akan dilaksanakan hari Selasa, (28/7). Surat pernyataan ditandatangani Kadinsos Gresik Sentot Supriyadi, Kesbangpol Pemkab Gresik Darman, dan Kabid Sosbud Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bappeda ) Gresik Joyo Prawoto. (fir/han)