alexametrics
31 C
Gresik
Wednesday, 19 January 2022

Warga KBD Laporkan Persoalan Fasilitas Perumahan Ke KPK

GRESIK- Masalah pemanfaatan fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum-fasos) di Perumahan Nasional (Perumnas) Kota Baru Driyorejo (KBD) Gresik, akhirnya dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena selama dua tahun fasum-fasos dikuasai oknum, ternyata belum ada solusi dari Pemkab Gresik.

Sekretaris koordinator rukun warga Perumnas KBD, Sutito M Widjoyo mengatakan, mereka ingin meminta kejelasan hasil rapat bersama di Kantor Pemkab Gresik pada Juni 2021 lalu. Rapat tersebut membahas permasalahan pemanfaatan fasum-fasos di lingkungan Perumnas KBD.

“Rapat bersama tersebut menghasilkan beberapa keputusan. Di antaranya, tidak boleh ada pemanfaatan fasum-fasos KBD (status quo) sebelum ada penyerahan ke Pemkab Gresik. Faktanya, sampai saat ini ada fasum-fasos yang dikelola menjadi Sentra Kuliner,” kata Sutito, usai bertemu Asisten Bupati, Gunawan Setiadji akhir pekan lalu.

Padahal warga Perumnas KBD berharap, fasum-fasos dipakai sesuai rencana pengembangan Perumnas, sehingga tidak ada pemanfaatan lahan oleh oknum.

“Warga selaku konsumen Perumnas KBD berharap, lahan fasum-fasos ini dikembalikan sesuai fungsi dan peruntukannya. Tidak boleh ada oknum yang memanfaatkan proyek Nasional Perumnas,” imbuhnya.

Warga Perumnas KBD berjuang mengurus fasilitas fasum-fasos sejak 2017. Harapannya, fasum-fasos betul-betul dikelola oleh pengembang dan dimanfaatkan oleh warga Perumnas KBD.

Upaya pengaduan juga dilakukan ke DPRD Kabupaten Gresik sampai tiga kali, lalu ke Pemkab Gresik dan Kejaksaan Negeri Gresik.

“Terakhir kemarin kita juga mengirimkan pengaduan ke KPK. Sebab ini proyek Nasional dan lahan yang digunakan merupakan lahan Perumnas,” katanya.

Sementara Gunawan Setiadji mengatakan, dari pertemuan dengan perwakilan warga Perumnas KBD, permasalahan tersebut akan dipelajari berdasarkan berkas-berkas yang disampaikan oleh warga. “Setelah itu, kita akan tinjau lokasi untuk melihat langsung fasum-fasosnya, baru kita sampaikan kepada Pak Bupati,” kata Gunawan.

Lebih lanjut Gunawan menambahkan, pada dasarnya pemanfaatan fasum-fasos harus sesuai perencanaan dari pengembang.

“Nanti dilihat dulu kerjasamanya antara pengembang dengan pengelola fasum-fasos di Perumnas KBD. Nanti kita lihat, apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ada,” tandasnya. (fir/rof)

GRESIK- Masalah pemanfaatan fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum-fasos) di Perumahan Nasional (Perumnas) Kota Baru Driyorejo (KBD) Gresik, akhirnya dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena selama dua tahun fasum-fasos dikuasai oknum, ternyata belum ada solusi dari Pemkab Gresik.

Sekretaris koordinator rukun warga Perumnas KBD, Sutito M Widjoyo mengatakan, mereka ingin meminta kejelasan hasil rapat bersama di Kantor Pemkab Gresik pada Juni 2021 lalu. Rapat tersebut membahas permasalahan pemanfaatan fasum-fasos di lingkungan Perumnas KBD.

“Rapat bersama tersebut menghasilkan beberapa keputusan. Di antaranya, tidak boleh ada pemanfaatan fasum-fasos KBD (status quo) sebelum ada penyerahan ke Pemkab Gresik. Faktanya, sampai saat ini ada fasum-fasos yang dikelola menjadi Sentra Kuliner,” kata Sutito, usai bertemu Asisten Bupati, Gunawan Setiadji akhir pekan lalu.

-

Padahal warga Perumnas KBD berharap, fasum-fasos dipakai sesuai rencana pengembangan Perumnas, sehingga tidak ada pemanfaatan lahan oleh oknum.

“Warga selaku konsumen Perumnas KBD berharap, lahan fasum-fasos ini dikembalikan sesuai fungsi dan peruntukannya. Tidak boleh ada oknum yang memanfaatkan proyek Nasional Perumnas,” imbuhnya.

Warga Perumnas KBD berjuang mengurus fasilitas fasum-fasos sejak 2017. Harapannya, fasum-fasos betul-betul dikelola oleh pengembang dan dimanfaatkan oleh warga Perumnas KBD.

Upaya pengaduan juga dilakukan ke DPRD Kabupaten Gresik sampai tiga kali, lalu ke Pemkab Gresik dan Kejaksaan Negeri Gresik.

“Terakhir kemarin kita juga mengirimkan pengaduan ke KPK. Sebab ini proyek Nasional dan lahan yang digunakan merupakan lahan Perumnas,” katanya.

Sementara Gunawan Setiadji mengatakan, dari pertemuan dengan perwakilan warga Perumnas KBD, permasalahan tersebut akan dipelajari berdasarkan berkas-berkas yang disampaikan oleh warga. “Setelah itu, kita akan tinjau lokasi untuk melihat langsung fasum-fasosnya, baru kita sampaikan kepada Pak Bupati,” kata Gunawan.

Lebih lanjut Gunawan menambahkan, pada dasarnya pemanfaatan fasum-fasos harus sesuai perencanaan dari pengembang.

“Nanti dilihat dulu kerjasamanya antara pengembang dengan pengelola fasum-fasos di Perumnas KBD. Nanti kita lihat, apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ada,” tandasnya. (fir/rof)

Most Read

Berita Terbaru