Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Calon Pengurus PKPU Harus Independen, Tidak Boleh Satu Tim dengan Pengacara Dahlan Iskan

H
Penulis: Hany Akasah❯
PERNAH BERSAMA: Kimham melampirkan bukti kedekatan calon pengurus dengan pengacara pemohon dalam materi jawaban Kamis (24/7). (Lugas Wicaksono/Jawa Pos)
PERNAH BERSAMA: Kimham melampirkan bukti kedekatan calon pengurus dengan pengacara pemohon dalam materi jawaban Kamis (24/7). (Lugas Wicaksono/Jawa Pos)

Radar Gresik – Persidangan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terhadap PT Jawa Pos memasuki babak penting. Dalam proses yang digelar di Pengadilan Niaga Surabaya, Dahlan Iskan selaku pemohon mengajukan nama Aris Eko Prasetyo sebagai calon pengurus.


Advertisement

Namun, langkah tersebut langsung menuai keberatan dari pihak PT Jawa Pos. Aris diketahui merupakan rekan satu tim dari Boyamin Saiman, pengacara Dahlan, dalam sejumlah perkara hukum yang pernah ditangani bersama.

Pengacara PT Jawa Pos, Kimham Pentakosta dari MS\&A Lawfirm, menegaskan bahwa pengurus PKPU seharusnya memiliki posisi independen. Ia merujuk pada aturan dalam Undang-Undang PKPU dan Kepailitan yang melarang adanya benturan kepentingan.

"Undang-Undang PKPU dan Kepailitan sudah mengatur kalau pengurus tidak boleh ada benturan kepentingan dengan pemohon maupun termohon," ujar Kimham saat dikonfirmasi, Rabu (24/7).

Advertisement

Dalam jawaban atas permohonan yang diajukan Dahlan, pihak Jawa Pos telah menyampaikan penolakan atas pencalonan Aris. Mereka juga melampirkan sejumlah bukti yang memperkuat adanya hubungan profesional antara Aris dan Boyamin.

"Kami meminta perlindungan hukum dari majelis hakim pemeriksa supaya permainan-permainan seperti ini bisa ditolak, terlebih lagi karena PT Jawa Pos ini adalah perusahaan yang tidak punya utang sama sekali kepada kreditor-kreditor yang diajukan," tambah Kimham.

Sementara itu, Aris Eko Prasetyo tidak membantah bahwa pencalonannya sebagai pengurus PKPU ada kaitan dengan kedekatannya dengan Boyamin. Menurutnya, hal tersebut merupakan praktik yang umum dalam perkara PKPU.

Advertisement

"Semua pasti menunjuk pengurus yang dia kenal. Karena calon pengurus akan ditanya kesediaannya. Bagaimana bersedia kalau tidak saling kenal," terang Aris saat dihubungi terpisah.

Terkait keterlibatannya dalam tim hukum bersama Boyamin, Aris menyebut hubungan itu hanya bersifat profesional. Ia menegaskan tidak memiliki konflik kepentingan, baik dengan pemohon maupun dengan pihak Jawa Pos.

"Yang tidak boleh itu adanya konflik kepentingan dengan debitur. Kalau saya profesional saja. Saya tidak ada konflik kepentingan dengan Dahlan maupun Jawa Pos," ucapnya.

Di sisi lain, sidang kemarin juga menghadirkan agenda penyerahan bukti-bukti oleh Dahlan selaku pemohon. Pengacaranya, Utomo Kurniawan, menyebut telah mengajukan total 27 dokumen yang diklaim berkaitan dengan pembagian deviden.

"Ada tiga tahun deviden yang kami permasalahkan. Yakni, tahun 2004, 2007, dan 2015. Totalnya Rp 54 miliar," jelas Utomo.

Menanggapi hal itu, Kimham menilai bahwa bukti-bukti tersebut tidak mengindikasikan adanya utang. Menurutnya, tidak ada satu pun dokumen yang menunjukkan adanya perjanjian utang antara pihak-pihak terkait.

"Kami tidak menemukan satu pun bukti perjanjian utang, yang mana itu adalah bukti utama dalam permohonan PKPU," ujar Kimham.

Ia bahkan menyatakan bahwa seluruh deviden milik Dahlan telah dibayarkan oleh PT Jawa Pos. Pada sidang lanjutan yang dijadwalkan berlangsung Senin (28/7), pihaknya akan menunjukkan bukti-bukti pembayaran tersebut.

"Pada sidang Senin (28/7) nanti, kami akan buktikan kalau Dahlan Iskan sudah menerima semua deviden dari Jawa Pos," tegas Kimham. (Han) 

Advertisement
Editor : Hany Akasah
Sumber : Radar Gresik

Artikel Terkait

Dongkrak Transaksi Pelaku Usaha, BPPKAD Gresik Siapkan 1.500 Kupon Gratis di Gresik Vaganza Festival

Dongkrak Transaksi Pelaku Usaha, BPPKAD Gresik Siapkan 1.500 Kupon Gratis di Gresik Vaganza Festival

RADAR GRESIK – Upaya mengakselerasi pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal terus digencarkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik. Melalui program bertajuk BPPKAD Gresik Peduli UMKM, Badan Pendapatan,

Reses di Panceng Gresik, Anggota DPRD Jatim Abdul Qodir Dorong Perempuan Pesisir Berdaya

Reses di Panceng Gresik, Anggota DPRD Jatim Abdul Qodir Dorong Perempuan Pesisir Berdaya

RADAR GRESIK – Potensi sumber daya perikanan di kawasan pesisir Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, dinilai menyimpan peluang besar untuk menggerakkan perekonomian warga melalui pemberdayaan masyarakat, khususnya kaum

Kunjungi Gresik, Wagub Emil Dardak dan Arumi Bachsin Perkuat Kelembagaan Posyandu

Kunjungi Gresik, Wagub Emil Dardak dan Arumi Bachsin Perkuat Kelembagaan Posyandu

RADAR GRESIK – Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, bersama Ketua Tim Penggerak Posyandu Provinsi Jawa Timur, Arumi Bachsin Emil Dardak, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Gresik, Jumat (20/11). Agenda

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer