Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPD RI Gandeng DPR dan Kemendagri Cari Solusi Konstruktif Soal Moratorium Masa Depan DOB

H
Penulis: Hany Akasah❯
Wakil Ketua DPD RI, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, dengan tegas menyatakan DPD RI mendesak pencabutan moratorium DOB. Menurutnya, aspirasi masyarakat di berbagai daerah untuk pembentukan DOB sangat kuat
Wakil Ketua DPD RI, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, dengan tegas menyatakan DPD RI mendesak pencabutan moratorium DOB. Menurutnya, aspirasi masyarakat di berbagai daerah untuk pembentukan DOB sangat kuat

RADAR GRESIK - Polemik seputar pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Indonesia kian memanas menjelang peringatan Hari Otonomi Daerah ke-29. Ratusan usulan DOB yang tertahan moratorium memicu "tumpang tarik" kepentingan yang kompleks antara pemerintah pusat, aspirasi daerah yang meluap, dan peran krusial Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sebagai representasi daerah.


Advertisement


Sejak era reformasi 1998, desentralisasi melalui berbagai Undang-Undang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) telah melahirkan 226 DOB, sehingga total daerah otonom mencapai 552 (data Kemendagri April 2025). Namun, antusiasme pembentukan DOB baru tak surut, dengan 341 usulan terdiri dari 42 provinsi, 252 kabupaten, 36 kota, 6 daerah istimewa, dan 5 daerah khusus masih menanti kejelasan.

Kebijakan moratorium yang diberlakukan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) menjadi penghalang utama, menimbulkan kekecewaan di berbagai daerah, terutama setelah pembentukan DOB di Papua pada 2022 yang dianggap memicu kecemburuan.

Baca Juga: SMAN 1 Wringinanom Gresik Punya 22 Ekstrakurikuler Unggulan, Siapkan Siswa Hadapi Dunia Nyata
DPD RI, yang memiliki mandat konstitusional terkait otonomi daerah melalui Pasal 22D ayat (1) dan (2) UUD 1945, merasa perannya dalam proses legislasi DOB belum optimal. Frasa "dapat" dan "ikut membahas" dalam konstitusi, serta adanya moratorium, kerap menempatkan DPD RI pada posisi subordinat.

Advertisement

Padahal, semangat awal adalah menjadikan DPD RI sebagai "jembatan emas" penghubung pusat dan daerah.

Forum diskusi yang akan dimoderatori oleh Dr. H. Ajiep Padindang, S.E., M.M., Wakil Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI, ini dihadiri oleh anggota DPD RI dari daerah pengusul DOB, pimpinan Komite I dan IV DPD RI, staf khusus Wakil Ketua DPD RI bidang Otonomi Daerah, Politik dan Hukum, tenaga ahli pimpinan dan anggota DPD RI, serta perwakilan daerah pengusul DOB yang telah terdaftar secara elektronik.

Polemik DOB ini menunjukkan betapa kompleksnya dinamika hubungan pusat dan daerah. Peran DPD RI sebagai representasi daerah kini diuji untuk dapat secara efektif menyuarakan aspirasi dan mencari solusi atas "tumpang tarik" kepentingan ini demi kemajuan otonomi daerah yang sesungguhnya.

Advertisement

Wakil Ketua DPD RI, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, dengan tegas menyatakan DPD RI mendesak pencabutan moratorium DOB. Menurutnya, aspirasi masyarakat di berbagai daerah untuk pembentukan DOB sangat kuat dan perlu diakomodasi.
"Sudah ada tuntutan aspirasi masyarakat, sudah digugat kewenangan makin tergerus," ujar Gusti Kanjeng Ratu Hemas dalam forum FGD di Jakartam, 20 Mei 2025.

Ratu Hemas mengungkap, persoalan bukan hanya sekadar pembagian anggaran, melainkan juga esensi desentralisasi untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah, termasuk dalam konteks otonomi khusus.

Ratu Hemas menyinggung Local Content Daerah (LCD) di Yogyakarta sebagai contoh DOB yang lebih adaptif dan berpotensi memperkuat NKRI menuju Indonesia Emas 2045. Beliau berharap revisi UU Pemerintahan Daerah (UU Penda), termasuk penataan daerah dan desain besar penataan daerah, dapat segera direalisasikan.

"Jika soal anggaran ada DOB misalnya DOB sistem otonomi khusus yang dalam bentuk pemerintahan daerah, perlu keistimewaan. Saya berharap ada keberagaman model atau jawaban DOB sebagai wujud sesuai dasar Falsafah Pancasila, keistimewaan dan kekhususan yang merupakan investasi dan sejarah kebangkitan NKRI," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, menjelaskan bahwa berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 38 Ayat (4), usulan pembentukan DOB memerlukan persetujuan DPR dan DPD RI sebelum Pemerintah Pusat membentuk tim kajian independen.

"Hasil kajian tim independen ini yang akan menjadi pertimbangan untuk menetapkan DOB. Dengan demikian, usulan pembentukan DOB secara politik saat ini merupakan otoritas penuh dari pemerintah," jelas Zulfikar. Ia menambahkan, peran legislatif (DPR dan DPD RI) hanya bersifat memberikan persetujuan.

"Maka bila moratorium belum dicabut, lembaga legislatif belum bisa melakukan apapun terkait aspirasi usulan pembentukan DOB dari daerah," jelasnya.


Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Prof. Dr. Akmal Malik, M.Si., juga akan hadir dalam forum diskusi pada 20 Mei 2025 yang bertujuan menyatukan langkah dalam mendorong pencabutan moratorium dan membahas roadmap RUU DOB serta Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penataan Daerah dan Desain Besar Daerah Otonom.

Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI, Dr. H. Abdul Kholik, S.H., M.Si., menyoroti persoalan fiskal dan kewenangan yang dihadapi banyak daerah sebagai alasan utama pemerintah masih 'tarik ulur' dalam isu DOB.

"Persoalan fiskal, dan banyak daerah yang mengalami permasalahan kewenangan. 76 persen masih sangat tergantung karena pusatnya. Misalnya Jambi hanya ingin tahu hasil batu bara tapi tidak tahu angkanya," ungkapnya.

Abdul Kholik menekankan pentingnya kemandirian daerah yang berimbang dengan kesejahteraan dan pelayanan publik. Keresahan daerah yang meningkat akibat ketidakjelasan ruang gerak juga menjadi perhatian serius.

Ia mencontohkan bahwa kewenangan hukum, keuangan, pertahanan, dan luar negeri memang menjadi milik pusat, namun daerah memerlukan ruang yang lebih luas dalam mengelola potensi lokalnya.

"Kita paradigmanya masih daerah-daerah dulu yang dimana dulunya yang mau jadi negara bahkan berbagi kewenangannya, namun kan unik ketika menjadi satu bahwa daerah hanya melakukan ambil alih. Bahkan, UU sektor juga mengintervensi dan mengambil kewenangan dan lebih berat lagi," jelas Abdul Kholik.

DPD RI mendorong semangat reformasi dalam merevisi UU Pemerintahan Daerah, termasuk memetakan kewenangan secara lebih jelas dan menempatkan Kemendagri di bawah kewenangan politik yang lebih kuat.

Abdul Kholik menyoroti bahwa pembentukan DOB seringkali didominasi pertimbangan politik ketimbang substansi, sehingga kebijakan fiskal yang diterapkan tidak sesuai dengan potensi daerah.

“Saya mengusulkan perlunya mempertimbangkan potensi unik setiap daerah, seperti daerah kepulauan Maluku Utara, dalam merancang DOB yang sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika,” jelasnya. (han)

Advertisement
Editor : Hany Akasah
Sumber : Radar Gresik

Artikel Terkait

Momentum Hari Ayah, Ning Lia: Orang Tua Harus Hadir Secara Emosional

Momentum Hari Ayah, Ning Lia: Orang Tua Harus Hadir Secara Emosional

Menurut Ning Lia, anak tidak selalu membutuhkan jawaban ketika menghadapi persoalan. Terkadang, mereka hanya membutuhkan seseorang yang bersedia mendengarkan tanpa menghakimi

LaNyalla Raih Doktor Summa Cumlaude, Senator Lia Istifhama: Pengabdian Tak Pernah Berhenti

LaNyalla Raih Doktor Summa Cumlaude, Senator Lia Istifhama: Pengabdian Tak Pernah Berhenti

RADAR GRESIK – Di tengah kesibukan memperjuangkan aspirasi rakyat, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti membuktikan bahwa semangat menuntut ilmu tak mengenal batas usia maupun jabatan.

Kisah di Balik Perjalanan Politik Ning Lia, Relawan Surabaya Ini Ungkap Awal Mula Julukan Ning Ceria

Kisah di Balik Perjalanan Politik Ning Lia, Relawan Surabaya Ini Ungkap Awal Mula Julukan Ning Ceria

Menurut Darmanto, usulan tersebut muncul karena Ning Lia dinilai memiliki representasi kuat dari kalangan Nahdliyin. Terlebih, basis warga Nahdlatul Ulama (NU) di Jawa Timur, khususnya Surabaya, cukup besar

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer