DLH Gresik Bakal Perluas Pantauan Polusi Udara di Kawasan Industri hingga Pedesaan

RADAR GRESIK - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Gresik melakukan audiensi penting dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gresik, Kamis (1/5), membahas secara mendalam persoalan perlindungan masyarakat yang hidup di sekitar kawasan industri. Praktisi hukum mendesak DLH untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam menanggulangi dampak pencemaran lingkungan yang dirasakan langsung oleh warga.
Ketua YLBH Gresik, AL Ushudi, menyampaikan sejumlah tuntutan krusial. Salah satunya adalah penambahan stasiun deteksi pencemaran lingkungan secara signifikan, menjangkau hingga tingkat desa dan kelurahan yang berbatasan langsung dengan perusahaan.
Langkah ini dinilai penting agar potensi pencemaran, termasuk polusi udara di permukiman warga seperti Tlogopojok dan wilayah sekitar JIPPE (Java Integrated Industrial and Port Estate), dapat terdeteksi dan ditangani dengan cepat.
"Kami mendesak adanya penambahan stasiun deteksi di seluruh wilayah, terutama yang berdekatan dengan industri. Untuk wilayah kota seperti Tlogopojok yang dekat dengan industri besar, deteksi dini polusi udara sangat krusial. Begitu juga desa-desa di sekitar JIPPE, mengingat potensi ribuan industri di sana," tegas Hudi.
Lebih lanjut, Hudi menekankan perlunya sosialisasi mendalam dari DLH Gresik kepada masyarakat terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Dengan pemahaman yang baik, masyarakat diharapkan dapat ikut memantau potensi polusi udara dan melaporkannya melalui ISPU (Indeks Standar Pencemar Udara) jika terjadi pencemaran dari aktivitas industri di sekitar tempat tinggal mereka.
YLBH Gresik juga meminta DLH untuk melakukan sampling berkala kualitas air dan tanah di sekitar kawasan industri dengan radius tertentu. Hal ini bertujuan untuk memastikan perusahaan-perusahaan yang beroperasi taat pada aturan pembuangan limbah cair maupun padat.
"Jangan sampai masyarakat menjadi korban pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah yang tidak sesuai prosedur," ujar Hudi.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Pengendalian Dampak Pencemaran Lingkungan DLH Gresik, Zauji, menjelaskan bahwa saat ini DLH Gresik telah memiliki 9 stasiun deteksi polusi udara yang tersebar di berbagai kawasan industri dan kecamatan. Pihaknya juga memastikan bahwa pelaporan dokumen AMDAL, UPL, dan UKL secara berkala oleh perusahaan adalah kewajiban yang mendasari izin operasional mereka. (jar/han)



