Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dituntut Tujuh Bulan, Alasan Mantan Kepala Desa Sekapuk Gresik Minta Dibebaskan

Y
Penulis: Yudhi Dwi Anggoro❯
DISIDANG : Terdakwa Abdul Halim sat menjalani sidang di PN Gresik.
DISIDANG : Terdakwa Abdul Halim sat menjalani sidang di PN Gresik.

RADAR GRESIK - Sidang perkara penggelapan aset desa dengan terdakwa Abdul Halim (AH) kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Gresik, Kamis (14/4).


Advertisement

Dalam agenda replik, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Indah Rahmawati tetap bersikukuh pada tuntutan hukuman 7 bulan penjara.

"Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP," tegas JPU Indah Rahmawati dalam persidangan.

JPU menjelaskan bahwa terdakwa dengan sengaja membawa sejumlah aset desa setelah masa jabatannya berakhir. Aset tersebut berupa 12 barang bukti surat kepemilikan aset desa, yaitu 9 sertifikat tanah dan 3 Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil milik desa.

Advertisement

"Terdakwa tidak memiliki hak atau wewenang atas sertifikat tersebut," tambah JPU.

Perbuatan terdakwa dinilai telah memicu dinamika negatif di masyarakat. Pemerintah desa mengklaim mengalami kerugian hingga Rp 56,722 miliar akibat perbuatan terdakwa.

"Kami berharap tuntutan dapat dikabulkan. Jika ada pertimbangan lain, kami meminta keputusan seadil-adilnya," ujar JPU Indah Rahmawati.

Advertisement

Sementara itu, penasihat hukum terdakwa, Muhammad Machfudz, mempertanyakan dakwaan JPU terkait dugaan penggelapan aset desa. Ia menilai tidak ada bukti kuat yang menunjukkan tindak pidana penggelapan yang dilakukan kliennya.

"Perkara ini terkesan dipaksakan," kata Machfudz.

Machfudz menyoroti proses penangkapan terdakwa pada 28 November lalu yang dinilai tidak sesuai prosedur, yaitu tanpa surat perintah penangkapan dan penetapan tersangka.

"Selama proses persidangan, banyak keterangan yang dirangkai untuk menyudutkan klien kami sebagai orang jahat. Padahal, fakta yang terjadi tidak demikian," jelas Machfudz.

Menanggapi tuntutan JPU, Machfudz meminta majelis hakim untuk menolak seluruh tuntutan karena dinilai tidak terbukti secara sah. Ia juga meminta agar kliennya divonis bebas dan dikeluarkan dari tahanan.

"Kami juga meminta pemulihan nama baik klien kami," pungkas Machfudz. (yud/han)

Advertisement
Editor : Hany Akasah
Sumber : Radar Gresik

Artikel Terkait

Korupsi Dana Hibah Asrama Santri Ponpes Al Ibrohimi Gresik, Tiga Terdakwa Divonis 1 Tahun Penjara

Korupsi Dana Hibah Asrama Santri Ponpes Al Ibrohimi Gresik, Tiga Terdakwa Divonis 1 Tahun Penjara

RADAR GRESIK – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis masing-masing satu tahun penjara terhadap tiga terdakwa perkara korupsi bantuan pembangunan asrama santri Pondok

Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Bersih, Pemkab Gresik Siapkan Yosowilangun Jadi Desa Percontohan Antikorupsi Nasional

Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Bersih, Pemkab Gresik Siapkan Yosowilangun Jadi Desa Percontohan Antikorupsi Nasional

RADAR GRESIK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan berintegritas. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kegiatan Mon

Baru Menjabat Langsung Menggebrak, Irjen Pol Totok Suharyanto Ubah Wajah Kortastipidkor Polri

Baru Menjabat Langsung Menggebrak, Irjen Pol Totok Suharyanto Ubah Wajah Kortastipidkor Polri

Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri. Di tengah tingginya tuntutan publik terhadap penegakan hukum yang bersih dan tegas, Kapolri menunjuk Irjen Pol Totok Suharyanto sebagai nahkoda baru korps

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer