
RADAR GRESIK - Sejumlah nelayan yang tergabung salam Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (DPD KTNI) Gresik mendatangi kantor DPRD Gresik. Kedatangan mereka untuk meyampaikan keluhan.
Mereka berharap keberadaan Perda 1/2022 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan benar-benar dilaksanakan pemerintah.
Kedatangan nelayan ditemui langsung Ketua DPRD Gresik Abdul Qodir bersama Komisi II. Ada sejumlah permasalahan yang dibawa nelayan. Diantaranya pendangkalan muara, pencemaran lingkungan hingga cuaca ekstrim.
Ketua DPD KTNI Gresik, Musholin mengatakan Nelayan tidak memiliki alat yang dapat melihat kondisi cuaca, gelombang, arus dan arah angin, sehingga banyak yang terjebak gelombang tinggi, badai dan lain sebagainya di laut.
Selain itu, juga tidak ada papan informasi atau layar digital tentang kondisi cuaca dan lainnya di kampung nelayan, tempat sandar atau tempat saat mereka akan melaut.
“Permasalahan tersebut tentunya membutuhkan kehadiran Pemkab Gresik Khususnya melalui instansi yang membidangi berbagai persolan itu. Saat kami audiensi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Gresik, kita minta perawatannya bukan penananaman mangrove,” ujar Musholin.
Untuk itu, pihaknya meminta DPRD Gresik memastikan pemberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Sebab, di lapangan masih belum disosialisasikan dengan massif dan masih belum dilaksanakan secara efektif.
"Termasuk. pemberdayaan perempuan nelayan. Selain itu, mereka merekomendasikan proyek normalisasi muara dan Pembangunan sarana sandar perahu nelayan yang layak," pungkas Musholin.
Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir berjanji akan menindaklanjutinya.
“Nanti akan ditindaklanjuti oleh Komisi II terkait kajian yang dilakukan oleh KNTI Gresik," tandas Abdul Qodir.
Anggota Komisi II DPRD Gresik Suberi mengatakan pihaknya akan mengawal tuntas permasalahan nelayan tersebut. Termasuk industri yang mencemari lingkungan agar mengurus perizinannya.
"uga kaitannya dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang seharusnya masuk ke Pemkab Gresik,” pungkas Suberi. (rof)



