GRESIK – Pemerintah Kabupaten Gresik melakukan pengawasan lebih ketat dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada bulan ini. Salah satunya rutin turun ke lapangan dan memberikan sosialisasi menyeluruh kepada seluruh agen agar penyaluran bantuan sesuai dengan pedoman umum (pedum).
Kepala Dinas Sosial Gresik, Sentot Supriyohadi tidak menampik jika sampai saat ini penyaluran BPNT masih ruwet, mulai penyaluran yang tidak sesuai dengan pedum hingga komposisi bantuan yang diterima tidak sesuai ketentuan. Meski demikian, pihaknya melakukan evaluasi dengan melibatkan aparat keamanan seperti kejaksaan dan kepolisian.
“Evaluasi banyak, dari jumlah agen yang terbatas hingga ada agen yang kinerjanya belum maksimal,“ kata Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Gresik, Sentot Supriyohadi didamping Kepala Bapelitbangda Gresik, Hermanto Sianturi. Pada penyaluran BPNT bulan Agustus Dinsos Gresik melibatkan pihak kejaksaan dan kepolisian. Adapun hal yang menjadi atensinya adalah pemaketan bantuan. “Kualitas beras juga kami pelototi selain itu tidak boleh ada pemaketan. Itu tegas dalam aturannya,” imbuhnya. Sentot meminta sembako langsung diantar ke rumah keluarga penerima manfaat (KPM). Langkah itu dilakukan jika dalam satu desa belum ada agennya. Agen yang telah ditunjuk wajib menyalurkan langsung sembako ke rumah KPM. “Kami masih mengevaluasi kekurangan agen. Idealnya satu agen pegang 250 KPM,” terangnya. Pihaknya terus melakukan monitoring pencairan BPNT di bulan Agustus. Monitoring itu dilakukan atas saran dari Dinsos Jatim untuk mengantisipasi kecurangan dalam penyaluran BPNT. (fir/han)
GRESIK – Pemerintah Kabupaten Gresik melakukan pengawasan lebih ketat dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada bulan ini. Salah satunya rutin turun ke lapangan dan memberikan sosialisasi menyeluruh kepada seluruh agen agar penyaluran bantuan sesuai dengan pedoman umum (pedum).
Kepala Dinas Sosial Gresik, Sentot Supriyohadi tidak menampik jika sampai saat ini penyaluran BPNT masih ruwet, mulai penyaluran yang tidak sesuai dengan pedum hingga komposisi bantuan yang diterima tidak sesuai ketentuan. Meski demikian, pihaknya melakukan evaluasi dengan melibatkan aparat keamanan seperti kejaksaan dan kepolisian.
“Evaluasi banyak, dari jumlah agen yang terbatas hingga ada agen yang kinerjanya belum maksimal,“ kata Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Gresik, Sentot Supriyohadi didamping Kepala Bapelitbangda Gresik, Hermanto Sianturi. Pada penyaluran BPNT bulan Agustus Dinsos Gresik melibatkan pihak kejaksaan dan kepolisian. Adapun hal yang menjadi atensinya adalah pemaketan bantuan. “Kualitas beras juga kami pelototi selain itu tidak boleh ada pemaketan. Itu tegas dalam aturannya,” imbuhnya. Sentot meminta sembako langsung diantar ke rumah keluarga penerima manfaat (KPM). Langkah itu dilakukan jika dalam satu desa belum ada agennya. Agen yang telah ditunjuk wajib menyalurkan langsung sembako ke rumah KPM. “Kami masih mengevaluasi kekurangan agen. Idealnya satu agen pegang 250 KPM,” terangnya. Pihaknya terus melakukan monitoring pencairan BPNT di bulan Agustus. Monitoring itu dilakukan atas saran dari Dinsos Jatim untuk mengantisipasi kecurangan dalam penyaluran BPNT. (fir/han)
