GRESIK-Banjir yang melanda wilayah di sekitar Kali Lamong mendapat perhatian serius dari kalangan dewan. Wakil rakyat meminta agar Dinas Pekerjaan Umum (DPU) melakukan inventarisir titik yang luapannya paling parah. Saat banjir surut, harus segera ada penanganan.
Anggota Komisi III DPRD Gresik Abdullah Hamdi mengatakan dengan mengetahui titik mana saja yang meluber airnya bisa segera dicarikan solusi. Kalau memang dangkal harus segera dinormalisas. “Jika berkelok harus ada tanggul sementara untuk menahan air meluap lagi,” ujarnya, kemarin.
Selain itu, Dinas PU juga harus melihat apakah banjir semuanya berasal dari luapan Kali Lamong. Apakah ada anak sungai yang juga meluap. “Banyak luapan air yang berasal dari anak sungai karena tidak bisa mengalir ke Kali Lamong. Harus ada penanganan sementara sebelum penanggulan dilakukan Kali Lamong dilakukan BBWS,” terangnya.
Dikatakan, tahun ini Dinas PU mendapat anggaran Rp 10 miliar untuk normalisasi dan Rp 50 miliar untuk pembebasan lahan terkait rencana penanggulan Kali Lamong. Namun jumlah ini apakah tetap atau terkena refocusing pihaknya belum tahu. “Kalau tidak direfocusing harus secepatnya dilaksanakan. Saat banjir seperti ini bisa diketahui titik mana yang paling urgen,” ungkapnya.
Ia menambahkan, selain melakukan normalisasi Kali Lamong, pihaknya juga meminta agar dilakukan pengecekan di pintu keluar air ke laut. Apakah terjadi pendangkalan atau tidak. “Kalau dangkal jelas airnya tidak terkirim lancar ke laut,” imbuhnya. (rof)
GRESIK-Banjir yang melanda wilayah di sekitar Kali Lamong mendapat perhatian serius dari kalangan dewan. Wakil rakyat meminta agar Dinas Pekerjaan Umum (DPU) melakukan inventarisir titik yang luapannya paling parah. Saat banjir surut, harus segera ada penanganan.
Anggota Komisi III DPRD Gresik Abdullah Hamdi mengatakan dengan mengetahui titik mana saja yang meluber airnya bisa segera dicarikan solusi. Kalau memang dangkal harus segera dinormalisas. “Jika berkelok harus ada tanggul sementara untuk menahan air meluap lagi,” ujarnya, kemarin.
Selain itu, Dinas PU juga harus melihat apakah banjir semuanya berasal dari luapan Kali Lamong. Apakah ada anak sungai yang juga meluap. “Banyak luapan air yang berasal dari anak sungai karena tidak bisa mengalir ke Kali Lamong. Harus ada penanganan sementara sebelum penanggulan dilakukan Kali Lamong dilakukan BBWS,” terangnya.
Dikatakan, tahun ini Dinas PU mendapat anggaran Rp 10 miliar untuk normalisasi dan Rp 50 miliar untuk pembebasan lahan terkait rencana penanggulan Kali Lamong. Namun jumlah ini apakah tetap atau terkena refocusing pihaknya belum tahu. “Kalau tidak direfocusing harus secepatnya dilaksanakan. Saat banjir seperti ini bisa diketahui titik mana yang paling urgen,” ungkapnya.
Ia menambahkan, selain melakukan normalisasi Kali Lamong, pihaknya juga meminta agar dilakukan pengecekan di pintu keluar air ke laut. Apakah terjadi pendangkalan atau tidak. “Kalau dangkal jelas airnya tidak terkirim lancar ke laut,” imbuhnya. (rof)
