alexametrics
27 C
Gresik
Monday, 23 May 2022

Penurunan Tarif PBB Jadi Magnet Investasi di Gresik

GRESIK – Terbitnya Undang-Undang Nomor 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah atau UU HKPD disambut baik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik. Dengan penurunan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diharapkan bisa menjadi magnet investasi di Gresik.

Sesuai UU HKPD, tarif pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan atau PBB-P2 dipatok maksimal 0,5 persen. Ini lebih rendah dibandingkan tarif pada Perda Kabupaten Gresik 7/2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Dimana tarif PBB yang diterapkan adalah 0,101 persen untuk NJOP sampai dengan Rp 1 miliar dan 0,201 persen untuk NJOP di atas Rp 1 miliar.

Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Gresik, Nuri Mardiana mengaku jika kebijakan baru tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak akan menurunkan pendapatan daerah namun justru akan memacu arus investasi khususnya di bidang industri dan perumahan.

“Sebetulnya selama tarif PBB yang kami kutip ini menyesuaikan dengan kemampuan perekonomian masyarakat dan masih dibawah ketentuan maksimal dari yang diundang-undangkan pada UU HKPD Nomor 1 tahun 2022 yaitu 0,5 persen dari NJOP,” ujar Nuri kepada Radar Gresik, Minggu (22/1).

Mantan Kadispora Gresik itu berharap kebijakan relaksasi pasti akan menarik investor dari luar karena sangat meringankan dunia usaha sehingga diperkirakan investor akan bergeliat karena ada relaksasi yang selama ini tertekan karena pandemi.

“Dalam menanggapi aturan baru itu, Pemkab Gresik akan secepatnya menerapkan di daerah sesuai dengan Pasal 192 yakni paling lama dalam 2 tahun, dan penetapan tarifnya akan bergantung pada zona dan lokasi,” imbuhnya. (fir/rof)

GRESIK – Terbitnya Undang-Undang Nomor 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah atau UU HKPD disambut baik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik. Dengan penurunan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diharapkan bisa menjadi magnet investasi di Gresik.

Sesuai UU HKPD, tarif pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan atau PBB-P2 dipatok maksimal 0,5 persen. Ini lebih rendah dibandingkan tarif pada Perda Kabupaten Gresik 7/2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Dimana tarif PBB yang diterapkan adalah 0,101 persen untuk NJOP sampai dengan Rp 1 miliar dan 0,201 persen untuk NJOP di atas Rp 1 miliar.

Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Gresik, Nuri Mardiana mengaku jika kebijakan baru tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak akan menurunkan pendapatan daerah namun justru akan memacu arus investasi khususnya di bidang industri dan perumahan.

-

“Sebetulnya selama tarif PBB yang kami kutip ini menyesuaikan dengan kemampuan perekonomian masyarakat dan masih dibawah ketentuan maksimal dari yang diundang-undangkan pada UU HKPD Nomor 1 tahun 2022 yaitu 0,5 persen dari NJOP,” ujar Nuri kepada Radar Gresik, Minggu (22/1).

Mantan Kadispora Gresik itu berharap kebijakan relaksasi pasti akan menarik investor dari luar karena sangat meringankan dunia usaha sehingga diperkirakan investor akan bergeliat karena ada relaksasi yang selama ini tertekan karena pandemi.

“Dalam menanggapi aturan baru itu, Pemkab Gresik akan secepatnya menerapkan di daerah sesuai dengan Pasal 192 yakni paling lama dalam 2 tahun, dan penetapan tarifnya akan bergantung pada zona dan lokasi,” imbuhnya. (fir/rof)

Most Read

Berita Terbaru

/