Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Implementasikan Layanan Berintegritas di Mall Pelayanan Publik, DPMPTSP Gresik Raih Penghargaan dari Inspektorat

M

 

Bangga : Kepala DPMPTSP Gresik, Agung Endro Dwi Setyo Utomo (tengah) bersama jajarannya menunjukkan penghargaan yang baru diterima.
Bangga : Kepala DPMPTSP Gresik, Agung Endro Dwi Setyo Utomo (tengah) bersama jajarannya menunjukkan penghargaan yang baru diterima.

RADAR GRESIK-Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpad Satu Pintu( DPM PTSP) menerima penghargaan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah mengimplementasikan Zona Integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.


Advertisement

Atas hal tersebut, DPMPTSP Gresik meraih Penghargaan akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP) tahun 2022.

Penghargaan tersebut diserahkan bersamaan pencanangan roadmap pembangunan zona integritas pada semua instansi pelayanan publik yang difasilitasi oleh Inspektorat Kabupaten Gresik dalam rangkaian kegiatan gelar pengawasan daerah (LARWASDA) tahun 2023.

“Saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada para pejabat dan staff atas integritas dan pelayanan optimal kepada masyarakat khususnya pemohon izin,”kata Kepala DPM PTSP Gresik, Agung Endro Dwi Setyo Utomo kepada Radar Gresik.

Advertisement

Ditegaskan, DPM PTSP Gresik berkomitmen untuk memberikan dukungan dan kemudahan kepada para pemohon izin melalui pelayanan yang ramah, percepatan kerja hingga sarana dan prasarana yang representatif serta berkomitmen dalam menjaga Mall Pelayanan Publik (MPP) sebagai Zona Integritas.

“Momentum penilaian Zona Integritas yang menjadikan DPM PTSP sebagai role model menjadi motivasi bagi kami sekaligus evaluasi bagi agar kedepan bisa memberikan kinerja yang lebih baik lagi,”tegas Kepala DPM PTSP Gresik, Agung Endro Dwi Setyo Utomo kepada Radar Gresik.

Sementara itu, Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani menekankan bahwa semua jajaran aparatur pemerintah baik di eksekutif maupun legislatif harus mempunyai komitmen yang sama dalam rangka menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik.

Advertisement

Komitmen tersebut harus juga harus menjadi pegangan oleh semua pimpinan OPD, para camat, kepala puskesmas dan juga semua kepala desa dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

Hal yang penting juga kepada tim inspektorat agar secara rutin turun ke bawah dalam rangka melaksanakan pembinaan, pendampingan dan evaluasi untuk meminimalkan adanya potensi penyimpangan atau pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.

Pada kesempatan yang sama juga dilakukan penguatan materi terkait pembangunan zona integritas oleh tim dari instansi vertikal terkait yaitu dari pejabat KPK RI melalui virtual dengan tema penanganan gratifikasi dan benturan kepentingan.

Dilanjutkan materi dari Korwas BPKP Perwakilan Jawa Timur dengan topik manajemen risiko danpengendalian internal.

Paparan oleh tim Ombudsman RI dengan substansi pelayanan publik yang prima dan yang terakhir penyampaian materi dari inspektorat propinsi jawa timur dengan penjelasan tentang tahapan dan implementasi pembangunan zona integritas. (fir/han)

Advertisement

Artikel Terkait

Viral Gudang Penampungan Solar Tanpa Izin di Jalan Martadinata, Diduga Hasil Barter Kapal Pelabuhan

Viral Gudang Penampungan Solar Tanpa Izin di Jalan Martadinata, Diduga Hasil Barter Kapal Pelabuhan

RADAR GRESIK – Keberadaan sebuah gudang yang dijadikan lokasi penyimpanan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di kawasan Pelabuhan Gresik mendadak memantik perbincangan hangat publik.

Minta Keluhan Warga Ditanggapi, DPRD Gresik Dorong Pelayanan Publik Mudah, Cepat, dan Responsif

Minta Keluhan Warga Ditanggapi, DPRD Gresik Dorong Pelayanan Publik Mudah, Cepat, dan Responsif

RADAR GRESIK – Pelayanan publik yang mudah, cepat, dan responsif merupakan kunci utama terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat. Karena itu, setiap aspirasi maupun keluhan warga yang masuk wajib mendapatkan perhatian serius

Perda Pelayanan Publik Disosialisasikan, DPRD Gresik Ajak OPD Optimalkan Mal Pelayanan Publik

Perda Pelayanan Publik Disosialisasikan, DPRD Gresik Ajak OPD Optimalkan Mal Pelayanan Publik

RADAR GRESIK – Anggota DPRD Kabupaten Gresik, Mustajab, meminta Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelayanan Publik tidak hanya berakhir sebagai payung hukum di atas kertas semata.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer