Tingkatkan Keselamatan Pelayaran di Perairan, Kemenhub Turun Gunung ke Gresik

GRESIK-Kementerian Perhubungan mengundang seluruh stakeholder kepelabuhanan dan pelayaran di Gresik untuk membahas strategi dan upaya dalam mendukung keselamatan pelayaran di Kota Wali.
Hal ini selaras dengan regulasi bidang keselamatan pelayaran, yang diadopsi dari peraturan International Maritime Organization (IMO).
Kepala Bagian Organisasi dan Humas Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Hubla) Kementrian Perhubungan RI, Wisnu Wardana mengatakan, upaya sosialisasi keselamatan pelayaran terus digencarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan guna meningkatkan kesadaran dan kepedulian akan pentingnya keamanan dan keselamatan pelayaran.
"Seluruh stakeholder perlu meningkatkan sinergitas dan tanggung jawab bersama, baik regulator, operator maupun para penumpang kapal itu sendiri, guna mewujudkan transportasi yang handal dan berkeselamatan khususnya di wilayah Gresik," ujarnya.
Wisnu mengungkapkan, keselamatan pelayaran perlu dipublikasikan dan disosialisasikan kepada masyarakat luas.
Sehingga menjadi budaya dalam kehidupan sehari-hari, karena keselamatan pelayaran merupakan tanggungjawab bersama semua pihak.
"Dalam mempublikasikan dan mensosialisasikan keselamatan pelayaran dapat menggunakan berbagai jenis saluran media massa dan media sosial karena saat ini semakin banyak masyarakat yang menggunakan media sosial sehingga pesan yang disampaikan lebih efektif," tandasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor KSOP Kelas II Gresik, Hotman Siagian menjelaskan, regulasi bidang keselamatan pelayaran tersebut yakni International Safety Management Code (ISM-Code), yang mulai diberlakukan pada 1 Juli 1998 silam.
"ISM-Code menetapkan standar untuk membuat pelayaran yang aman dan bahaya yang sekecil mungkin terhadap lingkungan," kata Hotman.
Hotman menambahkan, hal lain yang perlu dilakukan adalah peningkatan fasilitas keselamatan pelayaran, seperti Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), pengerukan alur pelayaran, serta rekondisi dan pembangunan sarana transportasi laut.
"Misalnya seperti kapal navigasi dan kapal patroli, agar penyelenggaraan transportasi laut berjalan dengan tingkat keselamatan dan keamanan yang sesuai dengan standar keselamatan pelayaran internasional," tandasnya. (fir)



