Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Polemik Tarikan, Dispendik Gresik Sudah Imbau Sekolah Tidak Wajibkan Beli Buku

F
Penulis: Fahtia Ainur Rofiq❯

DEMO: Ratusan Wali Murid UPT SDN 19 menggelar aksi demo memprotes kebijakan sekolah mewajibkan siswa beli buku.
DEMO: Ratusan Wali Murid UPT SDN 19 menggelar aksi demo memprotes kebijakan sekolah mewajibkan siswa beli buku.
GRESIK - Polemik tarikan buku di SDN 19 yang membuat wali murid menggeruduk sekolah mendapat perhatian Dinas Pendidikan (Dispendik) Gresik. Mereka sudah pernah mengeluarkan imbauan ke sekolah agar tidak mewajibkan siswa membeli buku.


Advertisement

"Dispendik sudah pernah mengeluarkan imbauan kepada seluruh sekolah agar tidak mewajibkan siswa membeli buku, ikut rekreasi maupun wisuda," ujar Sekretaris Dispendik Gresik Herawan Eka Kusuma.

Menurut dia, secara aturan memang sekolah tidak dilarang menjual buku pelajaran. Asalkan tidak mewajibkan. "Jadi semua diserahkan kepada siswanya masing-masing. Boleh beli di sekolah atau di luar," ungkap dia.

Ia mengatakan, saat ini Dispendik terus berusaha berkomunikasi dengan DPRD Kabupaten Gresik agar memfasilitasi anggaran buku pelajaran bagi siswa. Namun, dari komunikasi terakhir baru untuk SMP Negeri yang akan dicover melalui anggaran jasmas sejumlah dewan.

Advertisement

"Alhamdulillah, berkat kepedulian bapak-bapak dewan. Tahun depan tiga buku mapel wajib SMP Negeri akan disediakan menggunakan anggaran jasmas dewan," terangnya.

Ke depan, pihaknya akan terus berkomunikasi agar buku untuk SD juga bisa tercover. "Jumlah SD memang lebih banyak dibanding SMP. Makanya kami masih memikirkan anggarannya," imbuh dia.

Terkait protes wali murid SDN 19, saat ini bidang yang membawahi sekolah dasar masih meminta klarifikasi dari kepala sekolah. "Kepseknya sudah di ruang bidang sekolah dasar. Saat ini masih diklarifikasi," pungkasnya.

Advertisement

Sebelumnya, ratusan wali murid menggeruduk UPT SDN 19 Gresik di Kelurahan Indro, Kecamatan Kebomas, Senin (31/7/2023). Mereka menuntut kejelasan terkait kebijakan yang mewajibkan siswa membeli buku paket di sekolah dengan besaran ratusan ribu rupiah.

Massa wali murid yang didominasi ibu - ibu itu sejak pagi memadati area gedung SDN 19 Gresik. Mereka bahkan rela lesehan tanpa alas di halaman sekolah. Tidak sedikit yang datang sembaring menggendong bayi atau balita.

Informasi yang dihimpun, demo wali murid ini dipicu kebijakan sekolah yang mewajibkan siswa membeli buku paket. Besarannya berbeda - besa setiap kelas. Kelas 1 sebesar Rp 563 ribu, kelas 2 Rp 606 ribu, kelas 3 Rp 500 ribu, kelas 4 Rp 812 ribu, kelas 5 Rp 843 ribu dan kelas 6 Rp 583 ribu.

"Kedatangan kami untuk meminta kejelasan mas, uang itu untuk apa saja. Karena sudah tanya wali kelas tidak ada yang bisa menjawab. Akhirnya ini datang kesini," kata salah satu wali murid saat ditemui di area UPT SDN 19 Gresik.

Sementara itu, Kepala UPT SDN 19 Gresik Nanik menuturkan jika pihaknya menjual buku, namun bersifat tidak wajib. Diungkapkannya bahwa dalam pengadaan buku ditangani oleh komite.

"Kami tidak mewajibkan siswa untuk membeli buku, dan bagi yang beli kami permudah agar bisa diangsur. Untuk buku ditangani komite, sekolah bekerjasama dengan perwakilan kelas dan komite, "terangnya. (rof)

Advertisement

Artikel Terkait

Kunjungi Gresik, Wagub Emil Dardak dan Arumi Bachsin Perkuat Kelembagaan Posyandu

Kunjungi Gresik, Wagub Emil Dardak dan Arumi Bachsin Perkuat Kelembagaan Posyandu

RADAR GRESIK – Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, bersama Ketua Tim Penggerak Posyandu Provinsi Jawa Timur, Arumi Bachsin Emil Dardak, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Gresik, Jumat (20/11). Agenda

Praktik TPPO Berkedok Warung Makan di Driyorejo Terbongkar, Polisi Ringkus Muncikari Berjuluk "Mama"

Praktik TPPO Berkedok Warung Makan di Driyorejo Terbongkar, Polisi Ringkus Muncikari Berjuluk "Mama"

RADAR GRESIK – Praktik tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berkedok warung makanan dan minuman di wilayah Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, berhasil dibongkar aparat kepolisian.

Soroti Tiga Persoalan Utama Birokrasi Wilayah, DPRD Gresik Dorong Pelayanan Kecamatan Lebih Cepat

Soroti Tiga Persoalan Utama Birokrasi Wilayah, DPRD Gresik Dorong Pelayanan Kecamatan Lebih Cepat

RADAR GRESIK – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Gresik, Dimaz Fahturachman, menegaskan urgensi pembenahan tata kelola pelayanan publik di seluruh kantor kecamatan. Birokrasi di tingkat kewilayahan dituntut

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer