Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Langgar Regulasi, 54 Perusahaan Masuk Daftar Pengawasan DPMPTSP Gresik

H
Penulis: Hany Akasah❯
KEJAR PAD : DPMPTSP Pemkab Gresik merilis 54 perusahaan yang masuk dalam industri yang harus diawasi.
KEJAR PAD : DPMPTSP Pemkab Gresik merilis 54 perusahaan yang masuk dalam industri yang harus diawasi.

 


Advertisement

GRESIK-Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemkab Gresik merilis 54 daftar industri yang tahun ini masuk kedalam sektor yang harus diawasi. Puluhan industri tersebut diduga telah melakukan pengembangan usahanya secara diam-diam dan tidak patuh terhadap regulasi yakni dengan melaporkan penanaman modalnya secara berkala atau periode tertentu.

 

54 perusahaan yang masuk daftar pengawasan mayoritas berada di Kecamatan Kebomas, Manyar, Driyorejo dan Wringinanom. DPMPTSP Gresik sendiri sebelumnya juga telah mendapatkan banyak laporan terkait puluhan perusahaan yang mokong di Gresik disamping petugas juga gencar melakukan pemantauan dilapangan.

Advertisement

 

Kepala DPMPTSP Pemkab Gresik, Agung Endro Dwi Setyo Utomo mengatakan, 54 daftar perusahaan yang masuk dalam atensi pengawasannya diduga tidak patuh terhadap regulasi laporan aktivitas usaha secara berkala. Sebagai contoh ada perusahaan yang diam-diam mengembangkan industri dengan membangun gudang baru, melakukan perluasan lahan, hingga mendatangkan komponen mesin baru namun tidak dilaporkan kedalam LKPM.

 

Advertisement

"Dari 54 perusahaan yang masuk ke dalam daftar harus diawasi itu, mayoritas kami mendapatkan laporan dari masyarakat maupun pegawai internal mereka," kata Agung.

Disebutkan, sepanjang 2022 lalu DPMPTSP Gresik telah merilis 60 perusahaan yang masuk dalam daftar pengawasan. Selanjutnya mereka akan mendapatkan surat dari DPMPTSP Gresik agar melaporkan aktivitas terbaru usahanya. Nah, dari sistem pengawasan yang terus dioptimalkan ini pemerintah daerah mendapatkan tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

 

"Kami terus berusaha mengejar target dari perizinan PBG dan SLF. Dari perusahaan yang kami awasi ini, ada beberapa yang sudah menyanggupi untuk melaporkan investasinya sehingga akan ada tambahan PAD," tuturnya.

 

Agung mengungkapkan, ada berbagai kendala yang dihadapi dilapangan saat memberikan teguran kepada perusahaan salah satunya terbatasnya kewenangan DPMPTSP Gresik untuk melakukan penindakan terhadap industri yang melanggar.

 

"Untuk melakukan tindakan kongkrit dilapangan kami harus melibatkan Satpol PP. Namun apabila saling menunggu tentu tidak akan jalan. Sehingga yang bisa kami lakukan hari ini hanya memberikan teguran dan imbauan," pungkasnya. (fir/han)

Advertisement
Editor : Hany Akasah
Sumber : Radar Gresik

Artikel Terkait

Soroti Kebiasaan Bongkar Pasang Target, Komisi II DPRD Gresik Minta Retribusi DPMPTSP Rasional

Soroti Kebiasaan Bongkar Pasang Target, Komisi II DPRD Gresik Minta Retribusi DPMPTSP Rasional

RADAR GRESIK – Komisi II DPRD Kabupaten Gresik meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menyusun target pendapatan retribusi secara lebih realistis dan berbasis data potensi riil. Langkah

PLN UP3 Gresik dan DPMPTSP Gresik Perkuat Kolaborasi Dukung Iklim Usaha Kota Pudak

PLN UP3 Gresik dan DPMPTSP Gresik Perkuat Kolaborasi Dukung Iklim Usaha Kota Pudak

Komunikasi yang terjalin sejak awal memungkinkan kebutuhan kelistrikan dapat diantisipasi dengan lebih baik. Pada akhirnya, dukungan tersebut diharapkan mampu membantu kelancaran proses investasi sekaligus mendorong terc

Jemput Bola Layanan Perizinan, DPMPTSP Gresik Buka Stan di Umrah & Haji Fest 2026

Jemput Bola Layanan Perizinan, DPMPTSP Gresik Buka Stan di Umrah & Haji Fest 2026

RADAR GRESIK – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gresik turut ambil bagian dalam gelaran pameran Gresik Umrah & Haji Fest 2026 yang berlangsung di Atrium Gressmall Gresik pada 11–

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer